Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:04wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
FPI Dibubarkan, PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Eksploitasi Hukum sebagai Alat Gebuk

Kamis, 31-December-2020 07:00

Pemerintah cabut spanduk FPI.
Foto : Neo Politik
Pemerintah cabut spanduk FPI.
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf mencatat, sedikitnya ada dua kelemahan terkait tindakan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

"Pertama, kegagalan pemerintah membangun mindset bernegara. Kedua, kecacatan landasan hukum yang digunakan," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12/2020).

Soal mindset bernegara, Bukhori mengatakan bahwa dalam konteks persoalan FPI selama ini, seharusnya pemerintah bisa memposisikan dirinya sebagai ‘Bapak’ dalam bangunan keluarga Indonesia.

"Sementara, FPI adalah salah satu ‘Anak’ yang berada di bawah pengayomannya. Dalam kaitannya bila sang anak menunjukan kenakalan, sepatutnya sikap yang ditunjukan seorang Bapak yang arif adalah mengayominya, bukan melakukan kekerasan terhadapnya apalagi sampai menghapus namanya dari KK,” ungkapnya.

Sementara terkait landasan hukum, Ketua DPP PKS ini menyebut, UU No.16 Tahun 2017 tentang Ormas, Bukhori menyebut jika sampai saat ini masih kontroversial karena menyimpan banyak kelemahan, salah satunya UU ini menghilangkan mekanisme due process of law.

"Artinya, pemerintah bisa secara sepihak membubarkan ormas yang dalam pandangan subjektifnya bersalah karena melanggar ketentuan yang berlaku tanpa melalui mekanisme pengadilan,” ujarnya.

“Padahal, hanya dengan mekanisme pengadilan sebuah ormas bisa dibuktikan bersalah atau tidak serta diberikan ruang untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian, hal ini jelas melanggar asas praduga tak bersalah,” jelas Bukhori.

Atas hal itu, Bukhori mengingatkan pemerintah untuk tidak sewenang-wenang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menjinakan kelompok yang berseberangan secara pandangan politik.

Ditegaskannya, hukum bukan alat untuk melayani kepentingan kekuasaan, tetapi semestinya menjadi sarana untuk menghasilkan keadilan secara lahir dan batin di tengah masyarakat.

“Hukum semestinya dioperasionalkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin terpeliharanya kehidupan demokrasi yang sehat. Hanya negara dengan kepemimpinan otoriter yang mengeksploitasi hukum sebagai ‘alat gebuk’, apalagi hingga memberangus kekuatan yang tidak sejalan dengan kekuasaan,” tutup Bukhori.

Seperti diberitakan, pemerintah telah mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.Keputusan pemerintah itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, larangan itu sudah sesuai dengan aturan perundang- undangan dan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Untuk itu, ia meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing, kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini," tegasnya.

Mahfud menjelaskan, secara de jure FPI sebenarnya telah bubar sebagai ormas sejak 20 Juni 2019 lalu, namun organisasi yang dipimipin Habib Rizieq itu tetap melaksanakan aktivitas yang melanggar hukum dan melanggar ketertiban.

"Bahwa FPI sejak tanggal  20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau rasia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Pembubaran dan penghentian kegiatan FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI yang ditandatangani enam pejabat nomor satu dari lembaga dan kementerian negara pada Rabu (30/12/2020).

Enam pejabat yang menandatangani SKB itu, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jendral Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani