Netral English Netral Mandarin
banner paskah
17:43wib
Isu reshuffle kabinet kian mengemuka pasca rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Satgas Penanganan Covid-19 memastikan pengembangan vaksin Merah Putih tetap berjalan dan tidak terpengaruh peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Pembubaran FPI, FAPP: Bagian dari Revolusi Mental dan Kado Tahun Baru dari Presiden

Sabtu, 02-January-2021 12:00

Ketua Tim Task FAPP Petrus Selestinus
Foto : Istimewa
Ketua Tim Task FAPP Petrus Selestinus
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengapresiasi keputusan Pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI).

"Kami mengapresiasi keputusan Pemerintah berupa larangan kegiatan dan penghentian kegiatan FPI sebagai ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, namun secara faktual terbukti kegitannya bertentangan dengan hukum, mengganggu ketertiban umum dan kohesivitas sosial masyarakat," kata Ketua Tim Task FAPP Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis yang diterima netralnews.com, Jumat (1/12/2020).

Menurutnya, keputusan Pemerintah itu sebagai bukti bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat dan profesi, selama dua tahun terakhir.

"Keputusan Pemerintah ini merupakan suatu penantian yang panjang, yang akhirnya datang juga sebagai hadiah Tahun Baru 1 Januari 2021 bagi seluruh rakyat Indonesia dari Presiden Jokowi, sebagai bukti bahwa Presiden sudah mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat dan profesi, selama dua tahun terakhir," ujarnya.

"Karena itu larangan kegiatan dan penghentian kegiatan FPI, melegakan kita semua, karena membangkitkan rasa percaya diri, kehormatan dan kedaulatan NKRI," sambung Petrus.

Namun demikian, lanjut Petrus, Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada sanksi administratif semata, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan proses menuntut pertanggungjawaban secara pidana terhadap pengurus dan Anggota FPI (Rizieq Shihab cs).

"Salah satu butir keputusan larangan kegiatan dan penghentian kegiatan FPI dalam diktum kedua adalah bahwa pada kenyataannya FPI masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum," ungkapnya. 

"Itu berarti Pemerintah perlu meindaklanjuti, dengan proses pidana, dengan mekanisme pertanggungjawaban secara pidana, melalui instrumen pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, pasal 59 ayat (4) dan pasal 82A UU No.16 Tahun 2017 Tentang Ormas," jelas Petrus.

Lebih jauh, Petrus menyebut bahwa keputusan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, akan memberi legitimasi yang tinggi kepada Pemerintahan Jokowi dalam memasuki tahun kedua, periode kedua kepemimpinannya, terutama dalam tugas membangun jati diri dan karakter bangsa.

"Ini jelas merupakan bagian dari program revolusi mental, yang kelak menjadi sebuah legacy bagi bangsa ini, legacy bagi kaum minoritas yang selama ini jadi bulan-bulanan kesewenang-wenangan FPI, dan bagi generasi muda Indonesia ke depan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah telah membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi Kementerian/Lembaga Negara yang ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT pada Rabu (30/12/2020).

SKB itu dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli