Netral English Netral Mandarin
banner paskah
19:01wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Pembelian Tanah Lahan Disebut 'Bodong', FH: Maling Nekat, Anies Mau Beretorika Lepas Tangan?? 

Selasa, 16-Maret-2021 18:00

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Foto : Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
13

JAKARTA, NETRALNEWS. COM - Politisi Ferdinand Hutahaean menilai kalau data tanah pembelian lahan buat program Pemprov Download Payment (DP) 0 persen tak bisa dipertanggungjawabkan.

Eks politisi Demokrat itu mengatakan kalau koruptor alias maling anggaran tersebut sangat nekat. Selain itu, kata dia Gubernur harus bertanggung jawab dengan kondisi seperti itu.

“Data tanah yg sdh dibeli tak bisa dipaparkan ke DPRD? Ini BUMD atau warung kopi? Mestinya data tersedia dimana ketak tanah 70 Hektar yg diklaim dibeli olh Saraha Jaya. Ini maling yg nekad..!! Gubernur @aniesbaswedan masih mau beretorika lepas tangan??," Seperti dilansir dari akun twitternya, Jakarta, Selasa (16/3/2021). 

Seperti diketahui, Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan, terdapat catatan lahan yang sudah dibeli Perumda Pembangunan Sarana Jaya seluas 70 hektare.

Lahan tersebut, kata Riyadi, diminta oleh Pemprov DKI untuk dievaluasi kembali apakah dibeli untuk membangun rumah DP Rp 0 saja atau peruntukan lain.

"Tadi ada catatan dari Plt Dirut (Pembangunan Sarana Jaya) tanah yang sudah dibeli sudah 70 hektare, dan saya enggak tahu ini, nanti yang kami dorong dilakukan evaluasi, apakah tanah 70 hektare itu seluruhnya untuk DP Rp 0 atau untuk land banking," kata Riyadi dalam ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021). Seperti dinukil kompas.com

Pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz kemudian menanyakan kapan pihak Pembangunan Sarana Jaya siap memaparkan data terkait letak lahan 70 hektare.

"Kapan bapak bisa siap datanya," kata Aziz.

Aziz mengatakan, apabila dalam seminggu data tersebut bisa disiapkan, maka rapat kerja akan ditunda dan dilanjutkan pekan depan.

Indra Sukmono mengatakan tidak menyanggupi waktu sepekan yang ditawarkan oleh Aziz.

"Kalau boleh paling lambat satu bulan," kata Indra.

Mendengar jawaban tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetio menganggap apa yang dipaparkan Indra soal pembelian lahan 70 hektar adalah data bodong.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Nazaruli