Netral English Netral Mandarin
21:20wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
Pembelaan HRS Ditolak, LH Sebut Majelis Hakim Harus Siap Dicaci-maki sebagai Representasi Revolusi Akhlak, Netizen: Betul Pak

Selasa, 06-April-2021 17:50

Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab
Foto : Antara
Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKB, Lukman Hakim menanggapi penolakan eksepsi Habib Rizieq Shihab oleh Majelis Hakim. Lukman Hakim mengatakan dengan menolaknya eksepsi itu, Majelis Hakim harus siap dimaki-maki.

Di akun FB Mak Lambe Turah, Selasa (6/4/21), pernyataan Lukman mendapat sorotan netizen.

MLT: “Eh iya bener juga dahhh.”

Yanthi Kusuma: "Diksi “dungu”, “goblok”, “pandir”, “kafir”, “pki”, dll, Menurut MRS dan kawan-kawan, representasi dari revolusi akhlak dan negara bersyariah," ujarnya. Betul banget itu pak..." 

Sebelumnya, Lukman Hakim mencuit di akun twitter pribadinya.

"Pak Hakim harus siap dimaki-maki karena berani menolak pembelaan Muhammad Rizieq Shihab (MRS)," cuit Lukman Hakim seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @LuqmanBeeNKRI pada Selasa, 6 April 2021.

"Bersiaplah menerima semburan diksi “dungu”, “goblok”, “pandir”, “kafir”, “pki”, dll, dari bot-bot medsosnya," tulisnya.

"Menurut MRS dan kawan-kawan, diksi-diksi itu representasi dari revolusi akhlak dan negara bersyariah," ujarnya.

Pernyataan Majelis Hakim

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menolak nota keberatan atau eksepsi Habib Rizieq Shihab. Alasannya, sudah masuk materi pokok perkara.

Majelis hakim menilai alasan keberatan atau nota eksepsi yang diuraikan terdakwa bukan materi keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat 2 dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Oleh sebab itu, menurut hakim, harus diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan.

"Selain itu, untuk mengetahui apakah terdakwa telah melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan JPU maka harus memeriksa bukti-bukti di persidangan. Karena itu alasan keberatan yang dikemukakan terdakwa telah masuk tentang materi perkara," ujar hakim ketua Suparman Nyompa di PN Jaktim, Jalan Dr Sumarno, Selasa (6/4/2021).

Selain itu, hakim menilai dakwaan JPU yang disusun juga telah sesuai dengan KUHAP. Sebelumnya, hakim menolak keberatan atau eksepsi terdakwa Habib Rizieq Shihab.

"Menyatakan keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa (Habib Rizieq Shihab) tidak dapat diterima," ujar hakim ketua Suparman Nyompa.

Selanjutnya, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut. Jaksa meminta waktu kepada majelis hakim selama 7 hari untuk memanggil saksi-saksi.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto