Netral English Netral Mandarin
banner paskah
10:36wib
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran kepala daerah untuk berhati-hati menghadapi potensi pandemi Covid-19 gelombang kedua. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan pemerintah masih memiliki utang penugasan sebesar Rp1,27 triliun kepada perusahaan.
Pelaku Usaha: Penerapan Tarif Baru di Pelabuhan Tanjung Priok Berlawanan dengan Upaya Pemerintah Tekan Biaya Logistik

Rabu, 14-April-2021 17:45

Aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok (sebelum pandemi COVID-19)
Foto : Pelindo 2
Aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok (sebelum pandemi COVID-19)
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pelaku usaha mengajukan keberatan atas kebijakan PT Pelindo II (Persero) atau IPC menaikkan sejumlah pos tarif di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan biaya logistik dari 23,5 persen menjadi 17 persen pada 2024.

Selain itu, pengenaan tarif baru untuk biaya penumpukan (storage) dan biaya pengangkatan kontainer ke truk (lift-on) tersebut dipandang kontraproduktif terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah.

"Kenaikan sejumlah pos tarif hingga 39 persen dibandingkan tarif lama, ini akan berdampak langsung pada peningkatan biaya logistik," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Rico menuturkan kenaikan tarif di pelabuhan juga akan berdampak luas ke berbagai sektor usaha yang terkait. Hal ini dikarenakan posisi pelabuhan sebagai lini penghubung kegiatan produksi dan perniagaan.

Perubahan skema tarif di pelabuhan, dengan demikian tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tapi juga pada sektor industri, kegiatan ekspor-impor hingga konsumen.

"Kenaikan biaya tersebut dapat berdampak pada peningkatan biaya bahan baku industri, peningkatan harga jual barang jadi, dan penurunan daya saing industri nasional secara umum," katanya.

Selain itu, Rico berpendapat momentum kenaikan tarif kali ini kurang tepat. Pasalnya, kondisi perekonomian masih negatif, walaupun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

"Karena itu kenaikan biaya tersebut kontraproduktif terhadap dukungan berupa stimulus dan insentif yang digelontorkan pemerintah melalui program PEN yang telah banyak membebani keuangan negara," lanjut Rico.

Ketua Harian Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menilai kebijakan tersebut diambil dengan langkah komunikasi dan sosialisasi yang minim. Ia berpendapat seharusnya para pemangku kepentingan sektoral terlibat dalam urun rembug sebelum skema tarif baru dikeluarkan.

"Jumlah asosiasi terkait sebagai pengguna dan pelaku kegiatan logistik yang diajak bicara terkait rencana kenaikan tarif sangat minim," ungkapnya, seperti dilansir Antara. 

 

Reporter :
Editor : Irawan HP