Netral English Netral Mandarin
08:14wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Pelaku Kekerasan Seksual yang Hebohkan Gereja Akhirnya Dipenjara 15 Tahun

Rabu, 06-January-2021 13:42

Azas Tigor Nainggolan Mengungkap Pelaku Kekerasan Seksual yang Hebohkan Gereja Akhirnya Dipenjara 15 Tahun
Foto : Istimewa
Azas Tigor Nainggolan Mengungkap Pelaku Kekerasan Seksual yang Hebohkan Gereja Akhirnya Dipenjara 15 Tahun
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setelah sempat hebohkan warga lingkungan Gereja Herkulanus, Depok, Jawa Barat, akhirnya SPM atau Syahril Martinus Marbun dinyatakan bersalah oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.

Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor perkara: 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk yang mendakwa SPM  melakukan kekerasan seksual pada 2 anak ini adalah Hakim Ketua Majelis: Nanang Herjunanto, SH, M.Hum,

Hakim Anggota : Forci Nilpa Darma, SH, MH dan Nugraha Medica Prakasa, SH, MH menyatakan bahwa terdakwa Syahril Perlindungan Marbun (SPM) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan dihukum 15 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan restitusi Rp 6 juta  (bagi korban J) Rp 11 juta (korban A).

Putusan Hukuman ini   lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Kejaksaan Negeri Depok.

Baca Juga :

JPU kasus kekerasan seksual pada anak-anak paroki St Herkulanus, sidang 2 Desember 2020 lalu  membacanan Tuntutan, menuntut  terdakwa penjara 11 tahun dan membayar denda Rp 200 juta serta Restitusi sebesar Rp 24 juta bagi  kedua korban atau subsider 3 bulan penjara.

Tuntutan itu didasarkan  pada aturan Pasal 82 (2) UU no:35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan ..."

Majelis Hakim menyatakan tindakan kejahatan yang dilakukan SPM memenuhi semua unsur dari pasal 82 UU No:36 tahun 2014 tentang perlindungan ana sehingga terbukti bersalah dan dihukum maksimal yakni penajara 15 tahun.  

Kasus ini berawal dari laporan seorang anak yang  korban dari SPM. Hari itu tanggal 24 Mei 2020 korban diantar kedua orang tuanya beserta kami tim pendamping dan advokat melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada Polres Depok.

Sejak hari itu korban  berjuang meraih keadilan atas masalah yang menimpanya. Si anak bersama orang tuanya  dipenuhi harapan bisa membongkar serta menghentikan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada  anak-anak misdinar yang menjadi  korban kekerasan seksual dari pendamping mereka sendiri.

Anak-anak dan keluarganya dihancurkan hidupnya oleh  pendamping  misdinar di paroki St Herkulanus Depok.

Mereka sebagai korban, memutuskan untuk membongkar dan membawa kasusnya diselesaikan secara hukum dan berjuang secara terbuka. Tidak menutupi fakta kekerasan seksual yang dialami dan melaporkannya ke polisi, adalah sikap berani berjuang bagi sesama dan memutus rantai kejahatan kekerasan seksual.

Beberapa waktu kemudian ada dua orang  korban yang ikut menjadi pelapor ke polisi. Tetapi hanya satu korban anak yang bisa menjadi pelapor kedua dalam berkas kasus.

Sementara satu orang korban lain hanya menjadi saksi karena kejadiannya sudah 14 tahun lalu. Dalam  Upaya melaporkan kejahatan kekerasan seksual juga merupakan berjuang untuk sesama.

Berjuang bagi sesama adalah tanggung jawab yang disadari korban yang akhirnya menjadi pejuang atau penyintas dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan Gereja Paroki St Herkulanus Depok.  

Pilihan berjuang secara terbuka  melalui langkah hukum bukanlah jalan mudah. Banyak tekanan dan tambahan beban yang biasanya akan diarahkan kepada para korban kekerasan seksual.

Apalagi kasus ini dilakukan di salah satu bagian paroki dan  bisa terjadi karena si pelaku berada pada posisi  aktivitas paroki. Tekanan itu bisa dan biasa terjadi karena korban harus menanggung beban menjaga wajah suci lingkungannya.

Beban itu menjadikan para korban sebagai seorang yang hina dan biasanya mendapat stigma sebagai penyebab rusaknya citra gereja.

Bahkan para korban yang mengadu atau melaporkan pelaku dikatakan sebagai orang jahat oleh lingkungan sekitarnya. Menurut laporan dan pengaduan kepada kami tim advokasi-pendamping korban, ada 23 anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SPM.

Banyaknya anak menjadi korban ini disebabkan si pelaku sudah bebas melakukan kejahatannya setidaknya sejak 10 tahun berdasarkan berkas kasus.

Putusan kasus kekerasan seksual pada anak di Depok yang dibacakan pada sidang  Rabu 6 Januari 2021 ini bisa jadi pembacaan putusan ini adalah kasus kekerasan seksual pertama yang putusannya dijatuhkan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2020 tentang Pelaksanaan  Hukuman Kebiri kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. 

Peraturan Pemerintah yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi ini bisa menambah memperberat hukuman bagi para predator atau pelaku kekerasan seksual pada anak. M

emperhatikan hukuman dari regulasi perundangan yang berlaku sekarang ini, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada masih sangat ringan.

Sementara anak-anak dan keluarganya yang menjadi korban akan menanggung trauma seumur hidup. Begitu pula anak-anak yang menjadi korban dirusak masa  depannya oleh kejahatan bejat yang dilakukan oleh si pelaku.

kekerasan seksual pada anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan angka kejadiannya. Kami dari Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mencatat sepanjang tahun 2020 terjadi 1088 kasus kekerasan seksual pada anak dengan 1656 orang anak yang menjadi korban. 

Indonesia saat ini berada pada situasi darurat kasus kekerasan seksual pada anak.

Terus meningkat dan tingginya angka  kasus dan korban kekerasan seksual pada anak ini adalah rendahnya hukuman bagi pelaku atau  lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

Kondisi ini menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya atau anggota keluarganya, pelaku tidak takut melakukan kejahatan kekerasan seksual pada anak dan masyarakat permisif terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.

Nah berangkat dari keprihatinan itu maka hukuman berat sudah seharusnya diberikan dan dilakukan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Hukuman berat harus diberikan agar menjadi efek jera, memutus rantai kejahatan dan keadilan bagi si korban. Hukuman berat harus diberikan dengan melakukan perubahan dan penambahan hukuman bagi pelakunya.

Tambahan hukuman seperti hukuman kebiri serta hukuman menjadi seumur hidup serta denda minimal Rp 500 juta serta pembayaran restitusi bagi para korban itu sudah seharusnya diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Pemberian tambahan hukuman kebiri sekarang ini menunjukan pemerintah berupaya memberikan hukuman berat kepada pelaku. Jadi perubahan hukuman menjadi lebih sangat berat bisalah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini.

Perubahan itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan merubah hukuman pelaku dalam  UU Perlindungan Anak menjadi seumur hidup.

Untuk itu kami meminta kepada pemerintahan presiden Jokowi merevisi aturan dalam UU Perlindungan Anak khususnya tentang hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Perubahan itu berupa ketentuan hukuman hukuman bagi si pelaku menjadi  seumur hidup, denda minimal Rp 500 juta serta membayar Restitusi kepada para korban.

Selain itu juga pemerintah harus mendorong aparat penegak hukum bekerja pro korban dan memiliki perspektif korban.  Sekali perubahan hukuman berat ini perlu dilakukan untuk melindungi anak Indonesia dari kejahatan kekerasan  seksual dari para predator, menghentikan rantai kejahatan kekerasan seksual pada anak dan efek jera.

Terima kasih pada Tuhan yang mendampingi kami selalu dalam perjuangan ini. Terima kasih pada rekan-rekan wartawan dan media yang setia mengawal penaganan kasus ini hingga tuntas di persidangan. Terima kasih untuk para sahabat,  pendukung dan semuanya yang membantu.

Depok, 6 Januari  2021Penulis: Azas Tigor NainggolanKuasa Hukum Korban

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto