3
Netral English Netral Mandarin
13:19 wib
Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Bali United dalam laga uji coba yang akan berlangsung hari ini. Pemerintah masih menganggap persoalan di tubuh Partai Demokrat yang berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang merupakan persoalan internal partai.
Miris! Pahlawan Covid-19 Dituduh Menista Agama seperti Ahok-Meliana, EK: Diserbu Atas Nama Aksi Bela Islam

Rabu, 24-Februari-2021 07:50

Demo menuntut nakes yang memandikan jasad wanita (bukan muhrim) dipidanakan
Foto : Cyber88
Demo menuntut nakes yang memandikan jasad wanita (bukan muhrim) dipidanakan
22

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Kasus 4 orang tenaga kesehatan (nakes) yang terjerat kasus hukum karena dianggap melakukan penistaan agama setelah memandikan jenazah wanita (bukan muhrim) masih ramai menjadi sorotan publik.

Eko Kuntadhi secara khusus ikut mengungkat dan menanggapi persoalan itu dengan menyajikan catatan cukup panjang berjudul "Membalas Jasa Nakes dengan Memenjarakannya."

Menurut Eko, Kasus tersebut benar-benar membuat hati miris.

"Saya tentu saja miris. Miris semiris-mirisnya. Bagaimana mungkin orang yang pekerjaanya sangat dibutuhkan  masyarakat. Justru dijadikan  tersangka. Hanya karena mereka melakukan tugasnya. Itu saja. Adakah yang lebih ironi yang memuakkan dari kasus ini?" tutur Eko.

"Mungkin saja mereka melakukan  tugasnya tidak sesuai dengan kaidah fiqh. Tapi mereka memang tenaga kesehatan. Bukan ahli agama. Mereka lebih sibuk memikirkan bagaimana menjalankan protokol kesehatan ketimbang kaidah-kaidah fiqh yang debatable itu," lanjutnya.

"Lagipula saat ini adalah kondisi pandemi. Kondisi darurat. Jika saja kondisi normal, jenazah akan langsung diserahkan pada keluarga. Gak perlu diurus di RSUD," katanya.

Bahkan Eko juga mengungkit kasus tersebut serupa dengan kasus Ahok dan Ibu Meliana. 

"Masih ingat kasus Ahok. Polanya sama. Ia keplset ngomong. Dituding dengan penistaan agama. Ditekankan dengan demo berjilid-jilid. Dan Ahok diseret ke penjara," kesal Eko.

"Atau kasus Ibu Meliana di Tanjung Balai Asahan. Ibu ini hanya mengeluhkan suara speaker masjid yang terlalu besar ke tetangganya. Suaminya sakit. Hanya keluhan kecil. Bukan protes. Apalagi demo," lanjutnya.

"Tapi keluhan yang bermula dari obrolan emak-emak di warung saat belanja. Dibungkus sedemikian rupa. Dengan bumbu-bumbu mengerikan. Dicap sebagai Penista agama," katanya.

Masih kata Eko mengenang kasus Ibu Meliana yang ujungnya: "Tanjung balai meledak. Vihara dibakar. Beberapa rumah imut terbakar. San Ibu Meliana harus masuk penjara. Hanya karena keluhannya kecil saat ngobrol di warung kecil." 

"Kini di Siantar ada kasus yang polanya mirip. Petugas medis menjalankan protokol kesehatan. Dianggap tdk sesuai aturan agama. Lalu diserbu demo besar-besaran. Atas nama Aksi Bela Islam," tandas Eko.

Berikut catatan lengkap Eko Kuntadhi

Dinukil Netralnews, Rabu (24/2/21): 

MEMBALAS JASA NAKES DENGAN MEMENJARAKANNYA! Di kota Pematang Siantar ada kejadian yang bikin hati saya teriris. Empat orang petugas medis dituding penistaan agama. Mereka semuanya lelaki, pegawai rendahan RSUD Djaeseman Saragih. 

Mulanya ketika ada pasien perempuan yang wafat. Namanya Zakiyah, usia sekitar 50 tahun. Pasien ini menderita penyakit dalam dan suspect Covid19. Karena itu prosesi pemulasan nya harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Karena tenaga perawat di kamar jenazah hanya 4 orang, kesemuanya lelaki. Mereka menyarankan suami pasien untuk mencari orang yang mau melakukan  pemulasan. 

Sang suami tidak bisa mencarikan. Sementara jenazah harus cepat ditangani. Lantas para petugas itu meminta persetujuan untuk menaganinya. Fauzi, sang suami, menandatangani surat persetujuan. Lantas keempat petugas itu melaksanakan tugasnya. 

Kenapa jenazah pasien Covid19 maupun suspect Covid19 harus diurus dengan protokol kesehatan? Karena meski sudah meninggal, jenazah masih bisa menularkan virus kepada oeang lain. 

Artinya penanganan itu justru melindungi keluarga almarhum agar tidak terpapar virus. 

Bagi kita tenaga-tenaga kesehatan, yang berjuang melawan Covid19 di garda depan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah ratusan tenaga medis yang wafat karena terpapar virus. Mereka tumbang. Mereka ada di medan perang, sementara kita semua, hanya diminta tunggu di rumah. Menjauh dari virus. Di seluruh dunia. Mereka diapresiasi karena jasa dan pengorbanannya. Tapi tidak begitu di Pematang Siantar. Fauzi tetap kecewa karena jenazah istrinya dimandikan bukan oleh perempuan. Ia mengadu ke polisi. 

Kekecewaan Fauzi menyebar. Atau disebarkan dengan isu agama. Kelompok-kelompok pengasing agama menangkap momentum ini. Mereka menggelar demo besar-besaran. Puncaknya di Lapangan Adam Malik, semacam alun-akun di kita itu. 

Para laskar. Dengan ikat kepala. Dan kaum perempuan memakai pakaian serba hitam bercadar. Menenteng bendera HTI bertakbir di jalanan. Atau di lapangan. Meneriakkan Aksi Bela Islam. Mereka menuding ke-4 perawat telah menista agama. 

Seruan mereka diaminkan MUI Pematang Siantar. Berbekal itulah polisi menetapkan empat orang petugas medis itu sebagai tersangka. Tuduhannya menyeramkan : melanggar pasal penistaan  agama. 

Yups empat orang pegawai kecil sebuah RSUD. Satu orang PNS rendahan. Tiga lainnya hanya tenaga honorer. Mereka ditugaskan untuk memerangi Covid19. Kini jadi pesakitan. 

Meski ancaman hukumannya si atas 5 tahun, polisi tidak menahan para tersangka. Alasannya karena jasa tersangka masih dibutuhkan. Sebab hanya 4 orang itu perawat si bagian forensik RSUD. Gak ada yang lain. 

Saya tentu saja miris. Miris semiris-mirisnya. Bagaimana mungkin orang yang pekerjaanya sangat dibutuhkan  masyarakat. Justru dijadikan  tersangka. Hanya karena mereka melakukan tugasnya. Itu saja. 

Adakah yang lebih ironi yang memuakkan dari kasus ini? 

Mungkin saja mereka melakukan  tugasnya tidak sesuai dengan kaidah fiqh. Tapi mereka memang tenaga kesehatan. Bukan ahli agama. Mereka lebih sibuk memikirkan bagaimana menjalankan protokol kesehatan ketimbang kaidah-kaidah fiqh yang debatable itu. 

Lagipula saat ini adalah kondisi pandemi. Kondisi darurat. Jika saja kondisi normal, jenazah akan langsung diserahkan pada keluarga. Gak perlu diurus di RSUD. 

Apakah fiqh atau tata cara syariat tidak mau tahu dengan kondisi darurat ini? Rasa-rasanya itukah yang terjadi di Pematang Siantar. Pemahaman agama yang kaku, fiqh oriented bertabrakan dengan suasana darurat. Dan kedaruratan gak menjadi pertimbangan sama sekali. 

Bukan hanya itu. Bahkan jasa+jasa petugas medis tidak direken. Kita seperti bangsa biadab, yang bukannya terterimkasih pada para petugas medis. Kini malah mau memenjatakannya. 

Jika saja tuntutan para pendemo ini dipenuhi. Kita bayangkan gelombangnya akan membuat ketakutan para petugas medis lainnya. Sebab mereka bisa saja dituduhkan dengan tudingan yang sama jika dianggap melanggar aturan fiqh yang ditafsirkan secara sempit. 

Bukankah dokter, perawat, tenaga medis bisa saja menangani pasien yang bukan muhrim. Padahal mungkin kondisinya darurat. Seandainya ada keluarga pasien tidak suka lalu megadukan tenaga kesehatan itu ke polisi. Dianggap menista agama. Apa jadinya bangsa ini? 

Apalagi jika argumennya didukung MUI yang kadang malah mengompori keadaan. 

Masih ingat kasus Ahok. Polanya sama. Ia keplset ngomong. Dituding dengan penistaan agama. Ditekankan dengan demo berjilid-jilid. Dan Ahok diseret ke penjara. 

Atau kasus Ibu Meliana di Tanjung Balai Asahan. Ibu ini hanya mengeluhkan suara speaker masjid yang terlalu besar ke tetangganya. Suaminya sakit. Hanya keluhan kecil. Bukan protes. Apalagi demo. 

Tapi keluhan yang bermula dari obrolan emak-emak di warung saat belanja. Dibungkus sedemikian rupa. Dengan bumbu-bumbu mengerikan. Dicap sebagai Penista agama. 

Tanjung balai meledak. Vihara dibakar. Beberapa rumah imut terbakar. San Ibu Meliana harus masuk penjara. Hanya karena keluhannya kecil saat ngobrol di warung kecil. 

Kini di Siantar ada kasus yang polanya mirip. Petugas medis menjalankan protokol kesehatan. Dianggap tdk sesuai aturan agama. Lalu diserbu demo besar-besaran. Atas nama Aksi Bela Islam. 

Yups. Aksi Bela Islam yang dihadapinya hanya 4 pegawai rendahan. Yang bekerja sesuai profesinya. Aksi Bela Islam. Yang hendak memenjarakan oeang-oeang kecil. Memenjarakan tenaga nakes yang telah berjasa bagi masyarakat. 

Seberapa hebat sih, empat orang pengurus jenazah itu sampai bisa menjadi Penista agama? Oklah. Katakan benar, prosesi pemulasan jenazah tidak sesuai dengan kaidah syariat. Tapi masa sih, harus dijerat dengan pasal penistaan agama. Kan keterlaluan. 

Mungkin bisa dengan teguran. Mungkin bisa dengan hukuman atas kelalaian. Tapi dijerat dengan penistaan agama adalah  berlebihan. Bagaimana agama yang dalam kitab sucinya mengharuskan umatnya berfikir. Mengagungkan kemanusiaan. Kok diplintir jadi menakutkan begini? 

Lagipula mereka memang hanya petugas kesehatan. Bukan modin spesialis mengurus jenazah sesuai aturan agama. Mereka bukan ahli agama. Mereka lebih perpegang pada protokol kesehatan ketimbang tata cara fiqh. 

Sekali lagi. Jika kasus ini dibiarkan begitu saja, justru akan membuat ketakutan para petugas medis. Kerja keras dan pengorbanan mereka bisa dibayar dengan penjara. Mengerikan. 

 Masyarakat yang termakan provokasi akan memaksa mengambil jenazah keluarganya dari RS. Karena kawatir tidak diurus sesuai syariah. Apa akibatnya? Virus akan terus berkecamuk di sekitar kita. 

Yang lebih memiriskan saya. Ketika 4 orang petugas itu dijerat sebagai tersangka. Namun tidak ada satupun demonstran yang melalaikan  protokol kesehatan diurus aparat. 

Padahal pelanggaran mereka jelas dan tekanjang. Mengumpulkan orang tanpa protokol kesehatan, saat pandemi seperti sekarang, jauh lbih bahaya ketimbang petugas pria yang memandikan jenazah wanita. Dalam kondisi darurat. 

Hukum bukannya bertugas melindungi kepentingan masyarakat luas. Tapi kaki ini dijadikan  alat untuk memuaskan hasrat beragama yang sempit dari hanya sekelompok orang. Hukum menjadi mandul akibat tekanan publik. 

Ketika mendengar berita ini saya berusaha keras mencari kontak para tersangka. Yang menurut kesimpulan saya telah di kriminalisasi. Saya menghubungi Roni. Salah satu petugas disana. Saat saya telepon Roni baru saja selesai mengurus jenazah di kamar mayat RSUD tersebut. Ia bersama rekannya. Empat orang itu. 

Kenapa ia masih kerja, padahal ia sudah jadi tersangka? Menurutnya jika mereka semua gak bekerja. Lalu siapa yang akan mengurus nejazah-jenazah di ruangan ini. Siapa lagi yang harus merapihkan jenazah korban kecelakaan yang tubuhnya hancur. 

Siapa lagi yang harus memperlakukan secara manusiawi jenazah tunawisma yang telah membusuk. Siapa lagi yang harus menegakkan protokol kesehatan terhadap jenazah pasien Covid19.

Roni dan ketiga rekannya hanya orang kecil. Ia mengais rezeki dengan mengurus mayat setiap hari. Ia bekerja tidak kenal waktu. Kini masa depannya gelap. Masa depan anak-anaknya kelabu. Hanya karena kemarahan gerombolan orang yang keranjingan demo dan jihad. 

Kasus ini mestinya membuka mata kita. Betapa kita sudah memperlakukan  tenaga-tenaga medis kita secara salah. Alih-alih berterimakasih, kini kita malah mau memenjarakannya. 

Saat ini kasusnya sudah final di tangan kepolisian. Polisi sudah menyerahkan berkas ke kejaksaan. Sebentar lagi Roni dan ketiga rekannya akan duduk di bangku pesakitan. Dan siapa lagi yang bahkan mengurus jenazah di RSUD tersebut? Saya gak tahu. 

Semestinya pemerintah turun tangan. Jangan biarkan nakes kita dikeiminalisasi dengan cara kasar begini. Pemerintah harus menyiapkan lawyer terbaik untuk membelanya. Sekadar memberi penegasan bahwa pengorbanan tenaga kesehatan itu tidak dibalas dengan air kencing onta. 

Para penegak hukum rasanya juga harus lebih bijak. Jangan gegabah menggunakan pasal penistaan agama untuk kasus-kasus sepele. Yang bahkan motif ke arah itu saja gak ada. 

Jangan mau tunduk apsa tekanan gerombolan orang yang mau menempatkan tafsir mereka atas agama posisinya berada di atas hukum formal. Sebagai masyarakat yang waras kita penting untuk terus menyuarakan dukungan pada Roni dan rekan-rekannya. Mereka sudah berjuang demi kita. Mereka rela berkorban bahkan mempertaruhkan nyawanya demi masyarakat. 

Kita tidak mau menjadi bangsa biadab, yang membalas semua jasa dan pengorbanan mereka. Dengan memenjarakannya. "Mas, kalau memandikan Nissa Sabyan itu hukumnya apa," celetuk Abu Kumkum.

Busyet nih anak. Gue lagi emosi maaih aja diledek...

Kasus Sudah P21

Secara terpisah sebelumnya diberitakan, Polisi telah melimpahkan berkas kasus 4 tenaga kesehatan (nakes) tersangka kasus memandikan jenazah wanita positif Corona di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), ke jaksa. Berkas keempat tersangka sudah lengkap (P21) dan kasusnya segera disidangkan.

"Sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan," Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Edi Sukamto, Selasa (23/2/2021).

Edi tidak menyebutkan secara detail kapan pihaknya menyerahkan berkas beserta para tersangka itu. Keempat nakes tersebut disangkakan beberapa pasal.

Selain disangkakan dengan UU tentang Praktik Kedokteran, mereka terjerat pasal penistaan agama. AKP Edi mengatakan keluarga pasien wanita Corona juga melaporkan keempat tersangka dengan pasal penistaan agama.

"Korban buat LP penistaan agama," kata AKP Edi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, mengatakan, setelah dilakukan gelar perkara soal kasus yang dilaporkan oleh Fauzi Munthe, petugas menjerat para tersangka dengan tindak pidana penistaan agama.

"Hasil gelar perkara di Wasidik Ditkrimum Poldasu disimpulkan perkara yang dilaporkan Fauzi Munthe adalah merupakan peristiwa tindak pidana penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP atau tidak memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo Pasal 51 UU No 79 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran," sebut Kombes Hadi saat dihubungi terpisah.

Untuk diketahui, kasus jenazah pasien Corona wanita diduga dimandikan petugas pria di RSUD Djasamen Saragih, Pematangsiantar, Sumut, ini bermula ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar memanggil pihak RSUD. Mereka dipanggil karena adanya jenazah pasien Corona wanita yang dimandikan oleh petugas pria di RSUD itu.

"Iya. Itulah mereka laki-laki. Karena suaminya nggak terima, menyampaikan ke kita, itulah semalam kita panggil rumah sakitnya ke kantor MUI," kata Ketua MUI Kota Pematangsiantar, Muhammad Ali Lubis, Kamis (24/9/2020).

Ali menyebut pasien Corona itu meninggal pada Minggu (20/9). Namun dia tidak menjelaskan status pasien yang meninggal dan dikubur dengan protokol kesehatan itu.

Dalam pertemuan dengan pihak rumah sakti, MUI kemudian mempertanyakan alasan pihak RSUD menggunakan petugas pria untuk memandikan jenazah wanita. Ali mengatakan pihak RSUD mengatakan hal itu dilakukan karena tidak adanya petugas wanita untuk memandikan jenazah di RS itu.

"Kenapa dilaksanakan begitu? Katanya nggak ada bilal perempuan," ujarnya.

Ali menjelaskan peristiwa itu tidak sesuai dengan tata cara memandikan jenazah sesuai hukum Islam. Dijelaskan Ali, jenazah wanita yang dimandikan pria merupakan dosa besar.

"Nggak boleh jenazah perempuan dimandikan laki-laki, kecuali suaminya atau mahramnya," tutur Ali.

Atas kejadian itu, pihak RSUD disebut sudah menyampaikan permintaan maaf. Namun pihak keluarga dari jenazah membuat laporan ke polisi.

Setelah kasus mencuat, Direktur RSUD Djasamen Saragih itu pun diganti. Pihak Humas Pemko Pematangsiantar mengatakan pergantian Direktur RSUD Djasamen Saragih merupakan perintah Wali Kota Pematangsiantar.

Kemudian, petugas yang memandikan jenazah itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Betul (empat orang menjadi tersangka)," ucap Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binangga Siregar seperti dilansir Detik.com, Jumat (11/12/2020).

Dia menyebut keempatnya dijerat Pasal 79 C juncto Pasal 51 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto