Netral English Netral Mandarin
08:29wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Musni: Saya Menduga Keras Demokrat Pecah karena Keterlibatan Oknum Pemerintah

Minggu, 28-Maret-2021 07:00

Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chadlun (UIC) Musni Umar
Foto : Istimewa
Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chadlun (UIC) Musni Umar
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sosiolog Musni Umar mengaku tidak sependapat dengan adanya pernyataan 'bila pemerintah larang Demokrat pecah, itu merusak demokrasi'.

Pasalnya, Musni menduga perpecahan Partai Demokrat terjadi karena ada campur tangan oknum pemerintah dan oknum itulah yang berada dibalik terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu.

Karena itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) ini menilai bahwa keterlibatan oknum pemerintah dalam kisruh Partai Demokrat yang telah merusak demokrasi.

Musni itu menyampaikan hal itu terkait pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa pemerintah tidak bisa melarang pecahnya partai karena itu merusak demokrasi.

"Saya tidak sependapat pernyataan, bila pemerintah larang Demokrat pecah, itu merusak demokrasi," tulis Musni di akun Twitternya, Sabtu (27/3/2021).

"Saya menduga keras Demokrat pecah karena ada keterlibatan oknum pemerintah. Keterlibatan itu merusak demokrasi. Tidak ada KLB Partai Demokrat jika tidak ada oknum pemerintah yang terlibat," kata Musni.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD berbicara mengenai konflik di Partai Demokrat (PD) antara kubu KLB pimpinan Moeldoko dan PD yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mahfud kembali menyinggung soal permintaan sejumlah pihak agar pemerintah mengambil sikap terkait KLB Demokrat di Deli Serdang untuk mencegah perpecahan di partai berlambang mercy itu.

Menurutnya, perpecahan dalam sebuah partai politik merupakan masalah internal partai dan pemerintah tidak bisa mencegah atau melarang. Sebab, jika pemerintah ikut campur urusan internal parpol, maka itu merusak demokrasi.

"Pemerintah (dimintai sikap) 'Ayo dong, dilarang itu, Nggak boleh tuh partai pecah'. Lha ini kan demokrasi. Kalau kita ikut ke dalam kan berarti kita ini merusak demokrasi. Ribut sendiri kok kita disuruh ini (ikut campur)," kata Mahfud dalam acara virtual MMD Initiative, Sabtu (27/3/2021).

Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah akan turun tangan bila dalam konflik internal parpol terjadi hal-hal yang menjurus pada kriminalitas dan mengganggu keamanan negara."Kami menjaga kriminalitas dan keamanan-nya saja. Kalau tidak ada kriminal, kalau hanya ingin orang, tidak puas lalu ingin mendirikan partai baru dengan alasan apa pun, sejauh belum ada legalitas yang dimintakan dan diberikan oleh pemerintah, kan kita tidak boleh ikut campur," ujarnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati