Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:16wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Moeldoko Punya Kans Dirikan Partai Baru, Akankah Itu Diwujudkan?

Jumat, 02-April-2021 21:15

Moeldoko.
Foto : Setkab
Moeldoko.
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, kekuatan hukum Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kuat membuat peluang Moeldoko untuk memimpin partai berlambang mercy itu sangat tipis.

Hal ini terlihat setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menolak mengakui kepengurusan Partai Demokrat  kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

"Dampak dari keputusan Menkumham tersebut adalah melemahnya legitimasi KLB Demokrat kubu Moeldoko. Bahkan saya bisa katakan sangat kecil ruang bagi kubu KLB untuk mendapatkan kekuatan hukum," kata Wempy dalam keterangan tertulis yang diterima netralnews.com, Kamis (1/4/2021).

Menurut Wempy, jika Moeldoko masih mempunyai hasrat untuk berpolitik, dalam hal ini menjadi pemimpin partai politik, maka jalan yang paling realistis adalah membuat partai baru.

"Apalagi secara popularitas, yang bersangkutan sudah dikenal luas oleh publik. Dengan demikian bisa berdampak terhadap elektabilitas partai yang akan dibentuk," ujarnya.

"Sebagai mantan panglima TNI, tentu dia mempunyai rekam jejak dalam kepemimpinan. Sehingga saya tidak ragu kemampuannya dalam memimpin partai politik," jelas Wempy.

Dengan begitu, Wempy menyebut, energi Moeldoko tidak dibuang percuma untuk melakukan proses hukum lanjutan atas keputusan Menkumham menolak untuk mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB.

Apalagi, lanjutnya, butuh waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikan proses hukum. Selain itu, proses tersebut belum tentu memberikan kemenangan bagi kubu Moeldoko, jika merujuk pada fakta pelaksanaan KLB beberapa waktu lalu.

"Jadi yang paling realistis bagi Moeldoko adalah membuat partai baru sehingga bisa ikut dalam pemilu 2024 nanti. Tinggal pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana melakukan konsolidasi agar pembentukan partai baru tersebut memenuhi ketentuan undang-undang partai politik," tutur Wempy.

"Selain itu, tugas yang tidak kalah beratnya adalah bagaimana agar bisa lolos dari  jebakan parliamentary threshold 4 persen," ungkap Direktur Eksekutif Indopolling Network ini.

Wempy menambahkan, jika Moeldoko mau membentuk partai baru, maka waktu empat tahun kedepan masih cukup bagi Kepala Staf Kepresidenan itu melakukan hal tersebut.

"Tentu membuat partai baru butuh kekuatan sumber daya manusia, jaringan dan logistik. Bisakah Moeldoko membentuk partai baru? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan terlihat bagaimana rencana kerja politik kubu Moeldoko kedepan," pungkasnya.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian