Netral English Netral Mandarin
16:35wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal, Partai Demokrat: SBY dan AHY Tuntut Keadilan Dari Negara

Jumat, 05-Maret-2021 04:30

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Foto : Jurnas
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
40

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Hinca Pandjaitan meminta pihak kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) PD ilegal yang tidak ada izinnya.

Hinca mengatakan sudah mengecek langsung ke Kapolri bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri, baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3/2021).

Soal adanya alasan jIka KLB itu tak bisa dibubarkan lantaran urusan internal Partai Demokrat, Hinca menegaskan bahwa alasan tersebut tidak benar.

"Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," ujar Hinca.

Karenanya, Anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa KLB ilegal itu harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, lanjut Hinca, maka negara dianggap membiarkan pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi secara permanen.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tegasnya.

Tak hanya itu, Hinca juga menyebut jika saat ini semua pihak fokus mengatasi pandemi Covid-19 karena mengutamakan keselamatan serta kesehatan manusia, sehingga penyelenggaraan KLB yang ilegal itu harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

"Pak SBY, mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar isu bahwa sejumlah pendiri dan kader senior Partai Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di salah satu hotel di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pekan ini.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli