Netral English Netral Mandarin
banner paskah
19:07wib
Seorang anggota TNI AD berinisial DB luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Sebuah survei yang diinisiasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.
Menohok! Abu Janda: FPI Hobi Tolak Rumah Ibadah Minoritas Alasannya IMB, Ternyata...

Selasa, 29-December-2020 07:40

Permadi Arya alias Abu Janda, pegiat media sosial.
Foto :
Permadi Arya alias Abu Janda, pegiat media sosial.
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menyebut, selama ini Front Pembela Islam (FPI) kerap menolak pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas dengan alasan masalah izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, lanjut Abu Janda, Markaz Syariah milik pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) di Megamendung, Kabupaten Bogor, juga tidak mengantongi IMB.

"FPI itu paling hobi nolak rumah ibadah minoritas dengan alasan IMB.. taunya markas syariah FPI di Megamendung gak punya IMB. ANJIM BANGET (emoji tertawa)," tulis Abu Janda di akun Twitter-nya, @permadiaktivis1, Minggu (27/12/2020).

Seperti diberitakan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melayangkan somasi kepada Pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Dalam surat somasi bernomor SB/I.1/6131/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, PTPN VIII meminta Markaz Syariah untuk meninggalkan lahan tersebut, karena lahan Ponpes FPI itu adalah aset mereka berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

PTPTN VIII menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) PTPN VIII Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 ha di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah sejak 2013.

Untuk itu, PTPN VIII memperingatkan agar Pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat tujuh hari terhitung sejak surat diterima. Jika tidak, maka perusahaan membawa perkara ini ke ranah hukum.

Menanggapi somasi yang dilayangkan PTPN VIII, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya siap melepas lahan tersebut asalkan diberikan ganti rugi oleh PTPN.

"Bahwa pihak pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan," kata Aziz dalam keterangannya, Kamis (24/12/2020).

Pasalnya, Aziz mengklaim, Habib Rizieq mendirikan ponpes Markaz Syariah dengan membayar lahan kepada petani setempat, bukan merampas. "Perlu dicatat bahwa masuknya IB HRS dan pengurus yayasan MS-MM untuk mendirikan ponpes yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas," tegasnya.

Terkait permintaan kompensasi dari pihak Markaz Syariah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan, tidak tepat menuntut PTPN VIII ganti rugi. Pasalnya, PTPN selaku pemilik lahan yang justru dirugikan.

"Bagaimana kemudian meminta kompensasi? Kompensasi apa? Karena itu adalah yang rugi adalah PTPN tanahnya hilang, kenapa kita minta rugi lagi kepada PTPN? Tanah dia yang hilang diserobot oleh petani itu, kemudian minta lagi kompensasi. Itu kan tidak relevan sama sekali," kata juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, dilansir dari detik.com, Senin (28/12/2020).

Karenanya, Taufiqulhadi meminta pihak Habib Rizieq memenuhi permintaan PTPN yang meminta lahan Markaz Syariah dikembalikan. "Yang harus diingat adalah PTPN itu pasti akan menegakkan otoritasnya, di atas tanahnya, karena itu tanahnya. Apa pun dia akan tempuh," ujarnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP