Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:08wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menkes Buka Opsi Vaksinasi Mandiri, Ini Tanggapan Fraksi PAN

Sabtu, 16-January-2021 14:25

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay
Foto : DPR
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, opsi vaksinasi Covid-19 mandiri yang digulirkan pemerintah bisa menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses vaksinasi, termasuk untuk memudahkan pendataan bagi warga yang divaksin.

"Jumlah target sasaran kan 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja. Tetapi, itu butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Untuk distribusi vaksin saja, butuh waktu," kata Saleh, Jumat (15/1/2021).

"Presiden kan meminta agar vaksinasi segera dituntaskan. Bahkan dari rencana awal 15 bulan, ini mau dikelarkan 12 bulan. Kelihatannya pemerintah sedang memburu waktu terutama dengan fenomena semakin naiknya orang yang terpapar Covid. Begitu juga dengan merebaknya varian baru virus Covid-19 di berbagai negara," sambungnya.

Namun demikian, lanjut Plt Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR itu, vaksinasi mandiri ini dilakukan dengan berbagai catatan.

Pertama, harus dipastikan keamanan dan mutu vaksinnya. "Produsen vaksin juga harus jelas. Karena itu, vaksin tersebut harus betul-betul di bawah pengawasan BPOM RI," ujarnya.

Kedua, pelaksanaannya harus melalui pendekatan kemanusiaan. "Sedapat mungkin, harus dihindari muatan bisnis dan profit. Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat," ucap Saleh.

Ketiga, vaksinasi mandiri dilakukan atas pengawasan kemenkes dan dinkes-dinkes yang ada. "Ini dimaksudkan agar mereka yang divaksin dapat termonitor dengan baik. Termasuk pengawasan pasca imunisasi. Dengan begitu, KIPI (jika ada), dapat diantisipasi sejak awal," terangnya.

Saleh berharap, vaksinasi ini dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. "Dengan begitu, kita dapat kembali memulihkan kondisi ekonomi kita yang sedang kesulitan seperti saat ini," pungkas Ketua DPP PAN itu.

Seperti diberitakan, pemerintah kembali membuka kemungkinan menyediakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, ada sejumlah syarat yang dipertimbangkan jika vaksinasi mandiri nantinya diperbolehkan. Di antaranya, pengadaan vaksin di luar pengadaan yang dilakukan pemerintah.

"Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Kemudian, vaksin Covid-19 yang dibeli pun harus terdaftar di Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan memenuhi syarat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

 

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Selain itu, pelaksanaan vaksin mandiri dilakukan setelah vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan para pejabat publik rampung.

Syarat lainnya, vaksin mandiri mesti dilakukan untuk satu korporasi, tak boleh ditujukan individu. "Kalau mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, enggak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan," jelas Budi.

Namun demikian, Budi menegaskan bahwa opsi vaksinasi mandiri ini masih dalam kajian dan belum final. "Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati