Netral English Netral Mandarin
banner paskah
20:29wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Menapak Era Digital, Polri Luncurkan E-TLE

Minggu, 28-Maret-2021 11:35

Umar Aryo Seno
Foto : Istimewa
Umar Aryo Seno
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Revolusi industri keempat pada era digital ini nampaknya mendorong perubahan pada sebuah institusi. 

Tengok saja apa yang terjadi baru-baru ini di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang baru saja meresmikan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional tahap 1 (satu) di 12 (dua belas) kepolisian daerah (Polda), dengan jumlah 244 kamera dan 12.004 closed-circuit television (CCTV) yang siap menjalankan tilang elektronik. 

Setelah itu, akan ditindaklanjuti dengan launching kedua di 12 (dua belas) polda berikutnya yang rencananya sekitar akhir April 2021.

Dasar hukum program ETLE bersumber dari Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, berbunyi ”Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” 

Sebelumnya, terkait alat bukti elektronik, program ini didukung oleh alas hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Mekanisme penerapan program ETLE melibatkan beberapa institusi, seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan pihak perbankan yang akan menerima pembayaran dari para pelanggar lalu lintas. 

Program ETLE merupakan suatu bukti bahwa kebijakan Polri kian hari berupaya terus untuk menyesuaikan perkembangan zaman di tengah era industri 4.0, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang adaptif di masyarakat.

Dalam konteks hukum progresif yang digagas Satjipto Raharjo misalnya, hukum dibuat untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat. Artinya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 

Kebijakan ETLE ini merupakan aspek legal yang difasilitasi negara untuk masyarakat dalam hal berlalu lintas. Dengan berlalu lintas yang baik diharapkan akan menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam berkendara.

Mekanisme ETLE

Dengan ETLE, sistem dapat merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik berupa pelanggaran traffic light, marka jalan, ganjil genap, menggunakan ponsel, melawan arus, tidak menggunakan helm, keabsahan STNK, tidak menggunakan sabuk pengaman dan pembatasan jenis kendaraan tertentu. 

Semua pelanggaran tersebut dapat ditindak tanpa perlu ada operasi penilangan di jalan raya dan pembayaran dendanya pun dapat dilakukan secara elektronik.

ETLE berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (Automatic Number Plate Recognition). 

Hasil rekaman kamera ETLE yang telah dipasang di beberapa titik akan terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan Automatic Traffic Control System (ATCS), maka para pelanggar akan ‘tertangkap’ dan langsung diverifikasi oleh petugas back office Polda untuk memastikan validitas jenis pelanggran yang dilakukan.

Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui PT Pos Indonesia atau melalui alamat email dan nomor handphone pelanggar lengkap dengan dengan foto bukti pelanggaran. Sedangkan lama proses tersebut selama 3 (tiga) hari setelah tanggal terjadinya pelanggaran.

Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website atau melalui aplikasi android. Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan kembali blanko konfirmasi tersebut ke posko ETLE di Polda masing-masing. 

Pelanggar diberikan waktu 5 (lima) hari untuk melakukan konfirmasi. Dengan metode konfirmasi ini pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subyek pelanggar termasuk jika kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum dilakukan proses balik nama.

Setelah proses konfirmasi dari pemilik kendaraan diterima, selanjutnya pelanggar akan diberikan tilang biru sebagai bukti pelanggaran serta kode BRIVA sebagai kode virtual pembayaran tilang melalui bank BRI. 

Selanjutnya pelanggar diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari lagi untuk membayar denda tilang. Jika tidak ada pembayaran akan dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda tersebut dibayar.

Kerja Kolaborasi Pelayanan Publik

Merujuk pada mekanisme tersebut, terselenggaranya program ETLE  sejatinya merupakan kerja kolaborasi banyak pihak dalam rangka pelayanan publik yang baik, termasuk peran akademisi yang memberikan andil untuk memberikan masukan terhadap kondisi penegakan disiplin berlalu lintas, hingga program ini terlahir.  

Kemudian, peran media massa yang turut mensosialisasikan dan mengkampanyekan program ini, sehingga dapat tersampaikan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan dan lalu lintas, yang mana masyarakat adalah stakeholder utama program ETLE, dan masyarakat pun mendapat kemudahan atas pelayanan pembayaran tilang.  Program ETLE sejalan dengan fungsi Polri dalam pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Diharapkan dengan berlakunya program ETLE, terjadi beberapa bentuk perubahan kegiatan pelayanan publik di Polri, misalnya pelayanan yang sebelumnya lambat menjadi cepat dan dari proses yang tadinya sulit berubah menjadi semakin praktis.

Selain itu dengan adanya ETLE ini diharapkan dapat membangun kesadaran berkendara masyarakat sehingga tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bisa semakin baik. 

Masyarakat dapat lebih disiplin dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Disiplin itu sendiri menurut Soegeng Prijodarninto (1994) adalah kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Dengan diberlakukannya program ETLE diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku pengguna jalan untuk dapat disiplin mematuhi peraturan lalu lintas.

Hal yang tidak kalah pentingya dengan beberapa tawaran keunggulan diatas, ETLE  ini akan menjadi suatu bentuk pelayanan publik Polri untuk menghapus praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) di Indonesia. 

Permasalahan masih adanya praktik percaloan dan pungli dalam pelayanan tilang kendaraan bermotor bertolak belakang dari asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. 

Menurut Mahmudi (2005) dalam memberikan pelayanan publik, seharusnya instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Apabila asas pelayanan publik tersebut tidak ditaati maka akan muncul keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat tersebut mencerminkan rendahnya kualitas layanan publik dalam pengurusan tilang kendaraan bermotor. 

Rendahnya kualitas pelayan publik akan mempengaruhi dalam mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. 

Oleh karena itu, selain untuk penegakkan hukum, program ETLE merupakan sebuah upaya perbaikan dari Polri dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat khususnya bagi penyelenggaraan urusan lalu lintas.

Penulis: Umar Aryo Seno

Anggota Polri, sedang mengambil program doktoral bidang Adminisrasi Publik di Universitas Padjajaran

 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto