Netral English Netral Mandarin
banner paskah
14:56wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Masa Persidangan III, DPR dan Pemerintah akan Bahas 4 RUU, Apa Saja? 

Selasa, 12-January-2021 05:40

Ketua DPR Puan Maharani.
Foto : DPR Go Id
Ketua DPR Puan Maharani.
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 padaMasa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

"Pada masa sidang ini, pelaksanaan fungsi legislasi, akan terlebih dahulu segera menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2021," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021). 

Penetapan Prolegnas Prioritas ini penting fungsinya sebagai skala prioritas pada tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Pembicaraan Tingkat I. 

"Penetapan daftar RUU ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hukum nasional yang dinilai dapat mempercepat terwujudnya tujuan bernegara," ujar Puan. 

Selain penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2021, lanjut Puan, DPR pada masa persidangan ini juga akan membahas sejumlah RUU bersama Pemerintah, yaitu antara lain:

Pertama, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Kedua, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Ketiga, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Keempat, RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA).

Terkait hal itu, Puan menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR selalu menjadi perhatian rakyat Indonesia dalam menilai kinerja DPR. 

"Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari kita semua dalam merancang dan menetapkan RUU prioritas tahun 2021, serta menyelesaikan sejumlah RUU pembahasan tingkat I yang sedang berlangsung," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani