Netral English Netral Mandarin
banner paskah
16:06wib
Singapura akan melarang masuk orang yang dalam 14 hari belakangan memiliki riwayat perjalanan ke India, negara yang kini sedang dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 memutuskan untuk memperpanjang masa larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.
Mantan Ketua MK Kritik Pemerintah Urusan Ibu Kota Negara, Jimly: Tergesa-Gesa, Seradak-Seruduk

Senin, 22-Maret-2021 19:30

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie
Foto : Istimewa
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan pendapatnya terkait rencana program pemerintah terkait program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Jimly seharusnya pemerintahan Joko Widodo membereskan urusan payung hukum terkait rencana tersebut. Apalagi, sekarang ini aturan tersebut masih diberada di DPR.

"Kalo mau aman secara hukum, sblum kgiatan pmbangunan dimulai dg dukungan APBN resmi, RUU IKN yg skrg sdh masuk prolegnas di DPR selesaikan dulu, baru ats dasar UU itu dibuat anggaran resmi di APBNP Agustus 2021 atau stdknya APBN 2022, proyek IKN dmulai," Tulisnya seperti dilansir Jakarta, Senin (22/3/2021).

Apalagi, ketua MK periode 2014-2016 itu menilai Jokowi terlihat memaksakan cenderung melupakan soal hukum.

"Semua hal yg dilakukan trgesa2, seradak seruduk, asal cepat, biasanya berakhir buruk. Mk pnting utk saling ingatkan, insinyur biasanya selalu mau cepat2, seperti tukang gas, maka diprlukan tukang rem, disitulah pentingnya Sarjana Hukum," tulisnya lagi.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati