Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:55wib
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan pedangdut Rhoma Irama sebesar Rp1 miliar melawan PT Sandi Record. Komisi IX DPR akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang masih mengizinkan Vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Indonesia.
Mantan Jubir KPK Bela Said Didu: Pengkritik dan Pendukung Pemerintah Dapat Vaksin Adalah Hak Asasi

Kamis, 25-Maret-2021 11:40

Ilustrasi Vaksin Corona
Foto : Istimewa
Ilustrasi Vaksin Corona
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan keresahannya pada pandangan media sosial alias netizen terkait pengkritik dengan pendukung kebijakan pemerintah.

Menurut aktivis anti korupsi itu, sekarang ini terkait vaksin Corona terjadi polarisasi. Namun, masalah kritik merupakan hak masyarakat dan harus menjadi kewajiban pemerintah apa pun situasinya.

Jadi, kata Febri narasi yang sama digunakan buzzer mempunyai kemiripan atau kesimpulan yang sama di lini massa media sosial.

"Bbrpa hari ini banyak logika keliru.. seolah2 bilang: pengkritik vaksin kok nerima vaksin? Shg munculah cemooh dg narasi yg mirip," tulisnya seperti dilansir di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Febri menilai kalau pemerintah bertugas memberikan vaksin kepada setiap masyarakat tak terkecuali, pengkritik mau pun pendukungnya. Sebab, vaksin adalah hak asasi.

"Ingat, menerima vaksin adalah hak sbg warga negara, bkn hanya hak pendukung kebijakan pemerintah. Dan mengkritik bhkan adalah hak asasi," tulisnya lagi.

Sebelumnya, belakangan ramai akun twitter mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ramai dibully oleh netizen. Sebab, pada awal pandemi di Indonesia, pemerintah langsung memberikan wacana pembelian vaksin dari Tiongkok atau dikenal dengan Sinovac. Lalu, Said pun langsung mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait vaksin lulus uji klinis.  

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati