Netral English Netral Mandarin
banner paskah
18:42wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Usai Tunjukkan Bukti Tak Alergi Kritik, Mahfud Ungkap Syarat Kritik Didengarkan Pemerintah Jokowi

Rabu, 03-Maret-2021 11:48

Menko Polhukam jelaskan syarat kritik yang akan didengarkan Pemerintah
Foto : Istimewa
Menko Polhukam jelaskan syarat kritik yang akan didengarkan Pemerintah
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintah pada prinsipnya tidak anti kritik. Ia menganggap kritik adalah "vitamin". Ia menyampaikan buktinya.

Selain itu, Ia juga menyatakan bahwa soal vaksinasi dikritik mengapa tidak semua gratis. Mahfud pun menjelaskan bahwa semula akan digratiskan untuk semua. Masukan-masukan kemudian diakomodir.

"Semula vaksinasi akan digratiskan utk kls bawah dan berbayar utk kls trtntu. Ada yg kritik, hrs-nya gratis semua," kata Mahfud melalui akun resminya, Rabu (3/3/21).

"Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," imbuh Mahfud.

Sementara terkait pencabutan Perpres Investasi miras, Mahfud menyebutnya sebagai bukti pemerintah mendengarkan aspirasi atau tidak antikritik. Syaratnya adalah rasional sebagai suara rakyat.

"Ketika ada kritik ttg izin investasi miras utk daerah2 trtentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi thd kritik dan saran. Asal rasional sbg suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran. Kritik adl vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan," tegas Mahfud.

 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto