Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:45wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Mahfud Ungkap 'Konstitusi Boleh Dilanggar', Fahri: Pemimpin Boleh Langgar Hukum adalah Dangkal, Fasis!

Sabtu, 20-Maret-2021 14:41

Fahri Hamzah, Politikus Partai Gelora
Foto : Istimewa
Fahri Hamzah, Politikus Partai Gelora
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Diskusi hukum seputar ‘Konstitusi Boleh Dilanggar untuk Keselamatan Rakyat’ ramai menjadi perdebatan antara Mahfud MD dengan sejumlah politikus, salah satunya adalah Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah. 

Secara panjang lebar Fahri berpendapat bahwa menganggap pemimpin selalu berniat baik dan boleh melanggar konstitusi adalah pemikiran ganjil dan dangkal serta masuk dalam idiologi fasis. 

Berikut deretan pendapat-pendapat Fahri Hamzah yang disampaikan melalui akun Twitternya untuk menanggapi Mahfud MD. 

"Saya sudah nonton utuh penjelasan prof @mohmahfudmd di @KompasTV dan contoh yang beliau pakai untuk menjelaskan prinsip #SalusPopuliSupremaLexEsto adalah revolusi dan bencana alam.  Agak aneh karena pergantian keluasaan di tengah jalan dijadikan contoh.  Seperti kuliah," kata Fahri, Sabtu (20/3/21)

“Jika eksekutif ingin menterjemahkan swpihak konstitusi atau meninggalkannya atas nama keselamatan rakyat maka eksekutif itu ada di ujung tanduk. Tapi yg kita sayangkan karena narasi ini bersumber dari kaum machiavellian, tujuan menghalalkan cara,” katanya.

“Andai pun pernyataan  beliau muncul di ruang kelas tetap saja  ada bias. Sejak Cicero, sampai kaum #Machiavellian, selalu ada yang ingin “memudahkan” pemimpin memanfaatkan alasan “keselamatan rakyat” sebagai pembolehan tindakan sepihak eksekutif.  Ini penyakit!” lanjut Fahri.

“Justru #Konstitusionalisme lahir karena keadaan ini. Kekuasaan yang sering cenderung dominan dan memanfaatkan keadaan darurat harus dibatasi dengan konstitusi, bahkan dalam zaman kerajaan. Dan kahirlah  #MonarkiKonstitusional di Inggris sejak Magna Charta. Jadi jangan dibalik,” imbuhnya.

“Jadi, konstitusi adalah jaminan keselamatan rakyat dari kecenderungan kekuasaan absolut yang menyimpang. Menganggap pemimpin akan selalu punya niat baik karena itu ia diperbolehkan melanggar hukum adalah ganjil dan dangkal. Ini juga mula dari ideologi fasis. Ini akademik juga!” masih kata Fahri.

“Dalam Paham #Konstitusionalisme  justru Situasi darurat dan bencana  harus diantisipasi oleh hukum. Konstitusi wajib membatasi kemungkinan ekstensi keluasaan eksekutif dgn melanggar hukum apapun keadaanya. Perpu misalnya, sebagai UU sepihak, tapi dibatasi oleh perserujuan DPR,” katanya.

“Adapun terkait revolusi atau kehendak rakyat untuk menurunkan kekuasaan di tengah jalan (seperti contoh prof   @mohmahfudmd) tidak termasuk peristiwa yang dapat dijadikan argumen “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”. Revolusi tidak terkait keselamatan rakyat,” lanjut Fahri.

“Demikianlah, saran saya prof @mohmahfudmd lebih tajam melihat situasi penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Sebagai guru besar hukum yg mengkordinir sektor hukum, HAM dan Polkam ini, kita titipkan semuanya serta minitipkan doa keselamatan dan kemanan bagi beliau. Amin YRA,” pungkasnya.

Penjelasan Mahfud MD

Sementara sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan para pihak yang tak sungguh-sungguh belajar hukum konstitusi akan kaget dengan pernyataannya soal konstitusi bisa dilanggar untuk keselamatan rakyat. 

"Yang tak sungguh-sungguh belajar hukum konstitusi selalu kaget ada statement 'Untuk keselamatan rakyat konstitusi bisa dilanggar'," kata Mahfud melalui cuitan di akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd, Kamis (18/3).

Mahfud menjelaskan pernyataan dirinya itu memiliki landasan teori. Menurutnya, ada sebuah buku yang jelas-jelas mengatur dan menyatakan perihal konstitusi boleh dilanggar demi keselamatan rakyat.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berjanji akan membedah soal konstitusi ini setelah melakukan kunjungan kerja. Diketahui, Mahfud saat ini tengah berada di Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka kunjungan kerja bersama beberapa menteri.

"Itu ada teori dan buku babonnya serta selalu terjadi di dunia. Pelajarilah ide dan fakta konstitusi. Bertahun-tahun saya ngajar itu di banyak kampus. Sepulang kunker saya bedah," kata Mahfud.

Mahfud sebelumnya menyebut aturan boleh dilanggar jika menghambat upaya penyelamatan rakyat sekalipun aturan itu adalah konstitusi negara. Hal ini diungkap Mahfud terkait dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Mahfud berkata pandangannya berdasarkan adagium hukum yang pernah dilontarkan filsuf berkebangsaan Italia, Cicero: 'Salus Populi Suprema Lex Esto' atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Keselamatan rakyat hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat boleh kamu melanggar konstitusi, bahkan itu ekstremnya," kata Mahfud saat menyambangi Markas Kodam V/Brawijaya, Surabaya, seperti dinukil CNN Indonesia, Rabu, (17/3).

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto