Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:04wib
Pasukan TNI/Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi menembak mati Lesmin Waker, Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Lekagak Telenggen di Papua. Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta warga untuk mewaspadai hujan lebat disertai petir yang diperkirakan bakal mengguyur sejumlah wilayah pada hari kedua Lebaran, Jumat (14/5).
Teddy: Ingin Terkenal? Mudah, Laporin Aja Kunjungan Pak Jokowi di NTT ke Bareskrim

Kamis, 04-Maret-2021 05:18

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Teddy Gusnaidi
Foto : Youtube
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Teddy Gusnaidi
27

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi berbagi tips kepada orang-orang yang ingin terkenal dengan cara mudah.

Cara mudah itu, kata Teddy, yakni melaporkan kerumunan massa saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu ke Bareskrim Polri.

Menurutnya, laporan tersebut sudah pasti ditolak oleh polisi karena kerumunan itu tidak bisa dijerat dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun, lanjutnya, dengan membuat laporan ke Bareskrim Polri maka akan diberitakan media sehingga si pelopor bakal terkenal.

Hal tersebut diduga disampaikan Teddy untuk menyindir pihak-pihak yangmenuntut agar Presiden Jokowi diproses hukum terkait kerumunan di Maumere, hingga ada yang melaporkan kerumunan itu ke Bareskrim Polri, namun ditolak.

"Ingin terkenal? Mudah kok, laporin aja kunjungan pak Jokowi di NTT ke Bareskrim. Walaupun sudah tau pasti "ditolak" karena tidak ada jeratnya di UU kekarantinaan kesehatan, tapi kan kalian bisa masuk media. Saran gue keren gak? (emoji senyum)," tulis Teddy di akun Twitternya, Rabu (3/3/2021).

Terkait kerumunan warga saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke NTT pada Selasa (23/2/2021), sempat dibahas Teddy beberapa waktu lalu. Ia menyoroti pihak-pihak yang menuntut supaya Polri memproses hukum Presiden Jokowi secara pidana sebagaimana kasus Habib Rizieq Shihab (HRS), bahkan ada yang menuntut HRS dibebaskan jika Jokowi tidak diproses hukum.

"Sebelumnya gue sudah pernah jelaskan, ketika Raffi Ahmad dijadikan bahan oleh orang-orang yang gak ngerti tapi sok ngerti untuk meloloskan Rizieq and the gank dari jerat hukum, kini mereka mencoba gunakan kejadian Pak @jokowi di NTT untuk meloloskan Rizieq dari jerat hukum juga," cuit @TeddyGusnaidi, Rabu (24/2/2021).

"Tapi gak apa-apa, gue jelaskan sekali lagi, agar kebodohan tidak menyebar," sambungnya.

Teddy kemudian menjelaskan perbedaan kerumunan yang terjadi di Maumere dengan kasus hukum yang menjerat HRS.

"Pertama, Rizieq di penjara dijerat pasal penghasutan. Rizieq juga kena kasus hukum karena melanggar protokol ketika mengadakan acara. Unsur pidananya terpenuni. Apalagi sudah diingatkan, masih ngeyel," ujar Teddy.

Kedua, Teddy menyebut, tidak ada pasal pidana berkerumun. Yang ada pasal tidak menuruti perintah pihak yang berwenang ketika menyuruh bubar yang berkerumun.Karena jika pasal pidana berkerumun benar-benar ada, lanjutnya, maka semua orang yang ada di rumah di pidana, karena berkerumun.

"Kebodohan terjadi saat ini, ketika kasus Rizieq itu kemudian disama-samakan dengan kejadian Pak @jokowi "dihadang" rakyat di dalam perjalanannya, karena rakyat ingin bertemu dengan beliau. Gue yakin mereka tau itu dua hal yang berbeda, tapi ingin menyebarkan kebodohan," sindir Teddy.

Lebih jauh, Teddy mengatakan bahwa Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke NTT mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Jokowi, tambahnya, tidak membuat kegiatan di tengah jalan.

"Kejadian di tengah jalan itu karena masyarakat cinta terhadap pak Jokowi dan ingin mendatanginya. Jelas bedanya secara hukum, lalu bagaimana bisa disamakan?," jelas Teddy.

"Penjelasan gue ini tidak dapat dibantah oleh para penyebar kebodohan dan kebencian, karena berdasarkan hukum, sedangkan mereka tidak berdasarkan hukum. Mereka akan berhenti? Tentu tidak.. Tapi setidaknya masyarakat tidak lagi termakan kebodohan mereka. Itu cukup," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati