Netral English Netral Mandarin
banner paskah
12:45wib
Manchester City resmi menjadi juara Liga Inggris musim ini setelah pesaing terdekat mereka, Manchester United, kalah dari Leicester City dalam laga pada pekan ke-36 di Stadion Old Trafford, Rabu (12/5 Program vaksinasi gotong royong akan dimulai setelah Idul Fitri, tepatnya pada 17 Mei 2021.Pengadaan vaksin untuk program ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Survei Internal Sebut Warga Takut Kritik Pemerintah, Komnas HAM Kena Sindir

Senin, 04-January-2021 08:40

Teddy menduga Komnas HAM tidak bisa membedakan antara kritik dengan fitnah.
Foto : Youtube
Teddy menduga Komnas HAM tidak bisa membedakan antara kritik dengan fitnah.
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menyindir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. 

Teddy menduga Komnas HAM tidak bisa membedakan antara kritik dengan fitnah, memaki dan menyebarkan permusuhan. 

Hal itu disampaikan Teddy mengomentari survei internal Komnas HAM yang menunjukkan masih banyak warga yang takut penyampaian kritik dan pendapat terhadap pemerintah. 

"Mungkin Komnas HAM tidak bisa membedakan mana kritik, mana yang memfitnah, memaki dan menyebarkan permusuhan," tulis Teddy di akun Twitter-nya, Minggu (3/1/2021). 

Menurut Teddy, Pemerintah tidak pernah menangkap warga yang melontarkan kritik. Bahkan, lanjutnya, ada juga yang telah memfitnah dan menyebarkan fitnah terhadap Pemerintah tapi tidak diproses hukum. 

"Apakah pernah ada kritik yang ditangkap? Bahkan yang memfitnah, memaki dan menyebarkan permusuhan, banyak yang tidak ditangkap. @KomnasHAM," tulis @TeddyGusnaidi.

Sebelumnya, catatan akhir tahun Komnas HAM memaparkan sejumlah isu prioritas terkait HAM sepanjang tahun 2020, salah satunya soal kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

Dalam catatan itu, Komnas HAM mengaku melakukan survei internal pada Juli sampai dengan Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi terkait kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

Hasilnya, sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah. Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial. 

"Ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi bahkan terjadi di lingkungan kerja/kampus/sekolah sebanyak 20,2 persen," tulis Komnas HAM dalam siaran persnya, Rabu (30/12/2020). 

Menurut Komnas HAM, hasil survei itu mencerminkan bahwa pemerintahharus memberikan penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam lingkup pendidikan dan akademik,melakukan reviu atas UU ITE serta menyegerakan pembahasan RUU Perlin-dungan Data Pribadi.

"Komnas HAM RI menyerukan bahwa penindakan berlebihan apalagi mempidanakan orang yang sedang menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perludilakukan karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi," tegas Komnas HAM dalam catatan akhir tahunnya. 

Lebih lanjut, Komnas HAM menyebut telah menetapkan Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai panduan dan pemaknaan tentangbagaimana pemeriantah menghormati dan melindungi hak atas kebebasanberkumpul dan berorganisasi sesuai dengan koridor hukum dan HAM. 

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani