Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:11wib
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin (10/5/2021), mengumumkan lockdown atau penerapan perintah kontrol pergerakan (MCO) di seluruh wilayah negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini, Selasa (11/5) secara daring dan luring.
Menag Bilang Organisasi FPI Dianggap Tidak Ada, FH: Bubarkan!

Minggu, 27-December-2020 13:45

Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Ferdinand Hutahaean
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Ferdinand Hutahaean (FH) meminta Front Pembela Islam (FPI) untuk dibubarkan menyusul pernyataan Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas bahwa FPI secara normatif dianggap tidak ada.

Sebabnya, kata Menag, mereka belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. 

Menanggapi pernyataan Menag Yaqut Kholil tersebut, Ferdinand dengan lantang mengatakan untuk membubarkan FPI.

"Bubarkan...!!!" Tulis Ferdinand di akun Twitternya, Minggu (27/12/2020).

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Front Pembela Islam (FPI) tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sehingga menurutnya, secara normatif organisasi FPI tidak ada. Pernyataan tersebut disampaikan Menag di sela kegiatan berziarah ke makam ayahanda, Kiai Cholil Bisri dan leluhur di makam desa Kabongan Kidul, kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Jumat (25/12/2020).

“Kabar Presiden mau bubarkan FPI itu hoax, dicek dulu kebenarannya. Soalnya FPI itu tidak terdaftar di Kemendagri. Kalau disebut FPI, FPI itu sekarang ini enggak ada. Organisasinya secara hukum enggak memperpanjang SKT di Kementerian Dalam Negeri,” kata menteri yang akrab disapa Gus Yaqut ini.

Sebelumnya diberitakan, telah beredar Surat Telegram Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, tertanggal 23 Desember 2020, tentang pembubaran sejumlah organisasi masyarakat (Ormas). Sebanyak enam ormas rencananya akan dibubarkan, termasuk salah satunya adalah FPI.

Menanggapi itu, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan telegram tersebut tidak jelas. Hal itu dikarenakan Peratuturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dirujuk nomornya tidak tercantum nomornya.

"Perppu nomor berapa yang dimaksud dalam telegram tersebut? Bila tidak ada Perppunya maka berita tersebut dapat diklasifasikan berita hoax dan penyebaran berita bohong," kata Aziz seperti dilansir dari Okezone, Kamis (24/12/2020).

Sekadar informasi, dalam STR/965/XI/IPP.3.1.6/2020 yang beredar disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu mengenai Pembubaran Ormas. Perppu tersebut disebut jadi dasar untuk membubarkan ormas yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan aturan yang berlaku lainnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati