Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:05wib
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin (10/5/2021), mengumumkan lockdown atau penerapan perintah kontrol pergerakan (MCO) di seluruh wilayah negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini, Selasa (11/5) secara daring dan luring.
HNW Bandingkan FPI dengan Polri, TG: Kalau Ikuti Cara Berpikir Anda, PKI tak Boleh Dibubarkan

Selasa, 05-January-2021 18:44

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
Foto : Twitter
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid yang mengkritisi alasan pemerintah membubarkan FPI.

Hidayat juga mengatakan, jika ada oknum anggota Polri terlibat narkoba, apakah Polri bisa dibubarkan ?

Teddy mengakatan, cara berpikir Hidayat Nur Wahid tak bisa dijadikan alasan pembubaran suatu ormas atau institusi. Karena menurutnya yang melakukan tindakan orangnya bukan organisasinya.

"Pak @hnurwahid, jika ikuti cara berfikir anda, maka PKI tidak boleh dibubarkan karena yg melakukan bukan organisasinya tapi orangnya. Presiden PKS ditangkap Korupsi, apakah PKS dibubarkan? Tidak kan?" kata Teddy dalam akun Twitternya, @TeddyGusnaidi.

"Jika mau dibandingkan maka Polri itu sama dengan PKS. FPI itu sama dengan PKI," ujar dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi beragam alasan pemerintah membubarkan FPI yang bukan lagi soal SKT di Kemendagri. Salah satunya menyoal anggota FPI pernah terlibat kasus hukum.

"Soal anggota FPI terlibat ini itu, itu kan individu yang terjadi juga di kepolisian misal anggota polisi terlibat narkoba. Kemudian di TNI ada 3 persen terlibat radikalisme. Apakah itu dibubarkan? Itu kan dilakukan individu, bukan institusinya," kata Hidayat kepada wartawan, Jumat (1/1/2021) silam.

Hidayat menyebut, FPI sebetulnya tak wajib mengantongi SKT, sebab di UU Ormas diatur ada ormas terdaftar dan tidak. Perpanjangan SKT juga dianggap bukan maunya FPI, tapi demi tertib mereka perpanjang.

Lalu, saat Kemendagri putuskan SKT tak tertib, muncul berbagai alasan dari pemerintah untuk membubarkan FPI. "FPI itu sudah penuhi syarat, termasuk rekomendasi Kemenag. Jadi yang disebut anggota terlibat kasus hukum, itu bukan FPI (sebagai organisasi), dan seterusnya alasan lain," bebernya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan FPI di masyarakat dikenal sebagai ormas yang sigap membantu yang terdampak bencana. Bahkan, tak sekali FPI membantu umat kristiani dalam membersihkan hingga menjaga gereja.

"Di lapangan, masyarakat sangat menerima FPI," ujar Hidayat Nur Wahid

Hidayat menyinggung masih banyak PR pemerintah yang lebih penting untuk dituntaskan daripada menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Salah satunya permasalahan kedaulatan di Papua.

"Kok enggak pernah disinggung setegas pada FPI. Harusnya tu jadi fokus," tegas Hidayat.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati