Netral English Netral Mandarin
banner paskah
02:43wib
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejauh ini masih belum merampungkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) soal pelaksanaan vaksin Gotong Royong (GR) untuk Covid-19. Tim arkeolog Mesir berhasil menemukan 110 makam kuno di delta Sungai Nil, yang diperkirakan berasal dari era sebelum Firaun Mesir pertama, lebih dari 5.000 tahun yang lalu.
Gerak Cepat, Banyak Persoalan yang Dihadapi Sekda Marullah

Kamis, 21-January-2021 14:25

Sekda Marullah Matali.
Foto : Pemprov DKI
Sekda Marullah Matali.
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru ( Katar), Sugiyanto mengatakan, sebagai orang nomor satu dalam hirarki birokrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) baru Marullah Matali menghadapi banyak masalah berat dalam menjalankan tugasnya di Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta

Pasalnya masalah berat yang membelit Pemprov DKI Jakarta tersebut sejak lama belum dapat teratasi. Diantaranya, banjir, kemacetan, penagan sampah, urabanisasi, penataan aset daerah, penagihan kewajiban pasos dan pasum dari pengembang, evaluasi kerjasama pemamfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, dan dampak buruk dari pandemi Covid-19.

“Sekda baru harus bisa mempercepat menyelesaikan masalah-masalah berat tersebut. Termasuk masalah dampak buruk akibat dari wabah Covid-19, yaitu berkurangnya pemdapatan daerah, bertambahnya penganguran, tutupnya kegitan usaha UKM, dan lainnya,” kata Sugiyanto.

Lebih lanjut pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini menambahkan, selain masalah tersebut Sekda Marullah juga harus memperhatikan persoalan birokrasi, khusunya tentang posisi-posisi fungsional yang masih kosong, potensi KKN, dan pengawasan melekat pada jajaran birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.

“Tak ada pilihan Sekda baru harus cepat bergerak. Sekda Marullah harus tegas tapi bijaksana dan terukur,” ujar SGY

Menurut Sugiyanto setidaknya ada 5 hal yang harus segera dilakukan Sekda Marullah Matali. Pertama, melakukan konsolidasi internal dengan semua pejabat eselon untuk menyamakan persepsi membangun Jakarta berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Jangkan Menenggah (RPJMD) dan visi-misi Gubernur Anies Bawesdan. Langkah kedua, melaksanakan aturan system reward and punishment terhadap PNS di Pemprov DKI Jakarta.

Langkah berikutnya, ketiga, ialah, memperluas dan mempemudah hubungan komunikasi dengan masyarakat dan media masa, termasuk menampung dan mendengarkan pengaduan dan keluhan serta aspirasi masyarakat DKI Jakarta.

Langkah keempat yaitu membangun hubungan yang harmonis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Yang terakhir, kelima yaitu, menjebatani hubungan pemerintahan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

“Segera lalukan lelang Jabatan, maksimalkan fungsi Inspektorat untuk melakukan pengawasan melekat dalam rangka kepatuhan dan mencegah KKN, gerakan Diskominfotik untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat dan media masa tampa diskriminasi,” tegas SGY

Masih kata SGY, Sekda Marullah harus berinisiatif melakukan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta baik formal maupun informal, termasuk memfasilitasi pertemuan rutin antara Gubernur dan DPRD. Hal ini bertujuan untuk meyelaraskan persepsi dalam membangun Jakarta, khusunya yang berkaitan dengan program kerja dalam penyususnan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta.

Sementara dengan Pemerintah Pusat Marullah diharapkan dapat melakukan lobi tingkat tinggi untuk mensinkronkan program pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat.

“Ditangan Sekda Marullah lah bebagai persoalan Jakarta dapat dituntaskan dan harapan dapat diwujudkan. Tentunya berdasarkan janji-janji Gubernur Anies,” pungkas SGY.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani