Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:27wib
Pasukan TNI/Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi menembak mati Lesmin Waker, Komandan Pasukan Pintu Angin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Lekagak Telenggen di Papua. Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta warga untuk mewaspadai hujan lebat disertai petir yang diperkirakan bakal mengguyur sejumlah wilayah pada hari kedua Lebaran, Jumat (14/5).
Demokrat Sumut Tolak KLB Ilegal Di Deli Serdang

Jumat, 05-Maret-2021 07:00

Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang kabarnya digelar di salah satu hotel di Kabupaten Deli Serdang. 
Foto : Istimewa
Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang kabarnya digelar di salah satu hotel di Kabupaten Deli Serdang. 
50

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang kabarnya digelar di salah satu hotel di Kabupaten Deli Serdang. 

“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain, dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).

Heri mengungkapkan, dirinya menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. 

Menurutnya, pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). 

"Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini," ujar Heri. 

Soal pernyataan Heri yang menolak KLB ilegal itu, juga diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatra Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatra Utara.

Ketua DPC Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa, menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara. Ia mengatakan, pihaknya loyal dan setia pada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," ujar Herman. 

Ketua DPC Kota Sibolga, Efendi Marpaung, juga berpendirian sama. Ia menyatakan KLB tersebut ilegal. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti illegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?” ucap Efendi. 

Efendi yang mengaku ikut memilih AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020 lalu, menyebut jika elektabilitas AHY dan PD saat ini terus naik sehingga tidak mungkin diganti oleh figur yang tak punya elektabilitas. 

"Elektabilitas beliau (AHY) dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol?” sentil Efendi buat pihak yang ingin menggelar KLB ilegal untuk mengganti AHY. 

Penolakan keras terhadap KLB itu juga muncul dari Serdang Bedagai. “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai, Labuhan Hasibuan. 

Terkait hal itu, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian