Netral English Netral Mandarin
banner paskah
02:31wib
Isu reshuffle kabinet kian mengemuka pasca rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Satgas Penanganan Covid-19 memastikan pengembangan vaksin Merah Putih tetap berjalan dan tidak terpengaruh peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Legislator PKS: Proses Holding BUMN UMKM Minim Sosialisasi

Jumat, 22-January-2021 13:52

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
Foto : Istimewa
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Kementerian BUMN segera mensosialisasikan kembali rencana pembentukan holding BUMN UMKM antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. 

Amin menilai, kurangnya sosialisasi baik roadmap maupun progres pembentukan holding memunculkan informasi yang simpang siur dan kontraproduktif.

“Sosialisasi yang minim membuat banyak pihak terkait resah dan bertanya-tanya, terutama nasabah kecil yang selama ini terbiasa dan tergantung pada layanan PNM dan Pegadaian. DPR juga kesulitan lakukan pengawasan terhadap proses yang berlangsung,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/1/2021).

Lebih lanjut, Amin mendesak agar proses holding ketiga BUMN tersebut transparan dan tidak dibelokkan menjadi akuisisi atau peleburan. Menurut Amin, strategi akusisi tidak tepat dikarenakan masing-masing perusahaan memiliki intensitas, karakteristik, dan budaya yang berbeda. 

Selain itu, lanjut Amin, akusisi itu lebih tepat diberlakukan pada perusahaan yang kondisinya tidak sehat agar menjadi sehat. Sedangkan PNM dan Pegadaian merupakan dua BUMN berkinerja sangat baik, sangat sehat, dan mampu berkontribusi besar bagi penerimaan negara lewat dividen maupun pajak.

Berdasarkan laporan keuangan PT Pegadaian persero, tahun 2019 PT Pegadaian menyetorkan dividen sebesar Rp1,388 triliun, membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp3,11 triliun, dan nilai ekuitas Rp23,06 triliun. Bahkan di masa pandemi pun masih mampu menunjukan kinerja positif. Berdasarkan laporan per 31 Juni 2020, mampu mencatatkan dividen sementara sebesar Rp1,01 triliun, laba bersih Rp2,78 triliun, dan nilai ekuitas Rp24,21 triliun.

“Logikanya, pembentukan holding ini kan harus menguntungkan semua pihak. Perusahaan yang sudah berkinerja baik seperti PNM dan Pegadaian diharapkan kinerjanya menjadi jauh lebih baik lagi setelah pembentukan holding bukan malah sebaliknya,” ujar Amin. 

Amin menyontohkan holding yang dibentuk pada BUMN perkebunan yang masih mempertahankan misi dan karakteristik bisnis perusahaan masing-masing. Holding diperlukan untuk membangun sinergi dan memperkuat masing-masing perusahaan. Yang sakit dibuat jadi sehat dan yang sehat dibuat lebih baik kinerjanya.

Sementara itu, perwakilan SP Pegadaian, Joko Mulyono mengkhawatirkan pemerintah mengambil pilihan akuisisi dalam proses holding yang menempatkan PNM dan PT Pegadaian menjadi bagian dari BRI. Jika memang tujuannya untuk memperkuat UMKM, jauh lebih baik jika dana kredit yang ada di BRI disalurkan melalui PNM dan PT Pegadaian tanpa perlu mengakuisisi kedua perusahaan yang berbeda karakater dan misi dengan BRI.

“PNM dan Pegadaian itu, 100% kepemilikannya oleh negara. Sedangkan BRI itu perusahaan terbuka, sehingga akuisisi memberi peluang PNM dan pegadaian dimiliki oleh asing. Padahala nasabah Pegadaian dan PNM itu rakyat kecil yang kesulitan likuiditas jangka pendek,” pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli