Netral English Netral Mandarin
banner paskah
17:21wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Legislator PKS Ini Apresiasi Lahirnya SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Seragam Sekolah, Tapi... 

Sabtu, 06-Februari-2021 12:50

Anggota DPR Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah.
Foto : DPR Go Id
Anggota DPR Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah.
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah angkat bicara mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemda.

Adapun SKB dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 itu ditandangani oleh menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Ledia mengapresiasi lahirnya SKB ini dan berharap ke depannya para Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Negeri bisa lebih tentram melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena hak beragama mereka dihormati dan dilindungi.

Namun, menurut Ledia, muatan sebagaimana tertuang dalam SKB 3 tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Permendikbud No 45 tahun 2014 mengenai Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik, dimana dalam Permendikbud tersebut telah menjelaskan jenis jenis seragam sekolah dan menegaskan bahwa pihak sekolah dalam penerapan seragam sekolah itu harus memperhatikan hak warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.

Hanya sayangnya sebagaimana banyak aturan lain yang seringkali lemah dalam hal implementasi dan pengawasannya, Permendikbud no 45 tahun 2014 ini pun bernasib sama. Namun alih-alih meneguhkan implementasi dan pengawasan justru pemerintah memilih memunculkan kebijakan baru.

“Jadi sebetulnya kita sudah punya Peraturan Mendikbud no 45 tahun 2014 yang mengatur soal seragam sekolah dan hal itu mengikat baik bagi siswa, pendidik juga tenaga pendidikan di sekolah. Tapi mungkin dirasa kurang menggigit ya sampai dikeluarkan pula SKB 3 Menteri,"  kata Ledia dilansir dari laman resmi Fraksi PKS, Jumat (5/2/2021). 

Kehadiran SKB ini menurut Pemerintah juga akan menjadi jalan untuk menghilangkan intoleransi pada siswa. Meski ini merupakan gagasan yang baik Ledia mengingatkan bahwa pemahaman mengenai intoleransi semestinya tidak difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan ranah keberagaman beragama melainkan juga pada ranah sosial dan ekonomi.

“Kita juga perlu menyadari, kalau mengangkat masalah intoleran, apakah itu selalu terkait dengan persoalan nilai beragamanya seseorang? Bagaimana dengan beragam masalah perundungan atau bullying yang kerap terjadi pada siswa karena adanya intoleransi dalam nilai-nilai kehidupan keseharian?”, tanya Ledia.

Sekretaris Fraksi PKS ini lantas mencontohkan banyaknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi karena adanya intoleransi pada kondisi fisik, sosial, atau ekonomi siswa yang berbeda.

“Perbedaan pada fisik, strata sosial,ekonomi juga kerap memunculkan tekanan, bully. Intoleransi yang tumbuh karena dari katakanlah nilai sepatu, nilai tas, karena keterbatasan fisik pada para penyadang disabilitas, dan lain-lain. Jadi sekali lagi ketika kita menyebut kata toleran itu bukan semata berbasis pada keberagaman agama saja, tetapi basis kondisi fisik, sosial, ekonomi juga.” tutur Ledia.

Ledia berharap kehadiran SKB ini juga bisa diiringi dengan peningkatan upaya dari guru, kepala sekolah dan para pendidik lain untuk melatih siswa lebih memahami, peduli, dan menghargai orang lain. Karena hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan teori melainkan dengan praktik, keteladanan, dan pembiasaan.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani