Netral English Netral Mandarin
banner paskah
19:27wib
Seorang anggota TNI AD berinisial DB luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Sebuah survei yang diinisiasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.
Legislator PKS: FPI Telah Menunjukkan Eksistensinya sebagai Aset Bangsa

Kamis, 31-December-2020 05:20

Foto : DPR Go Id
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf menilai, keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebuah kemunduran dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat.

“Kemerdekaan berserikat adalah amanah konstitusi. Dalam Pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12/2020). 

“Tidak hanya itu, kebebasan berserikat juga tertuang dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan; setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” sambungnya.

Bukhori juga mengkritik model pendekatan pemerintah dalam menangani permasalahan FPI sejauh ini. Ia berpendapat, pendekataan pemerintah cenderung agresif sejak awal polemik. Hal tersebut berkaca pada model komunikasi publik beberapa pejabat yang kerapkali menggunakan nada ancaman hingga keputusan menolak upaya dialog rekonsiliasi.

Menurutnya, jika sejak awal pemerintah bersikap bijaksana dan persuasif, maka ketegangan antara pemerintah dan FPI bisa dimitigasi, sehingga tidak harus ada nyawa yang melayang, pemenjaraan Habib Rizieq, bahkan polarisasi di tengah masyarakat yang kian menajam akhir-akhir ini.

Selain itu, Bukhori mengaku khawatir eskalasi terbaru, yakni dengan pembubaran FPI, justru hanya akan memperuncing ketegangan di tengah masyarakat sehingga menciptakan api dalam sekam. 

Pasalnya, lanjut Bukhori, terlepas dari segala catatan kelamnya, perlu diakui bahwa FPI turut memiliki sumbangsih besar terhadap isu sosial kemanusiaan, khususnya ketika terjadi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.

FPI, demikian Bukhori menerangkan, acapkali menjadi yang paling pertama dan terdepan dalam membantu korban bencana alam, misalnya saat bencana Tsunami di Aceh, gempa di Palu, dan pelbagai bencana di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Artinya, kehadiran FPI, dalam satu dua hal, telah memberikan makna bagi sebagian masyarakat yang merasakan manfaat atas kontribusinya sejauh ini.

“Di sisi lain, FPI sesungguhnya telah menunjukan eksistensi dirinya sebagai aset bangsa yang kontributif jika kita bersedia jujur dalam melihat kiprahnya secara adil dan jernih. Artinya, semua persoalan yang timbul belakangan ini seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik untuk mengantisipasi dendam di kemudian hari. Namun sayangnya pemerintah kadung terjebak dalam watak arogansinya,” jelas Bukhori.

Ketua DPP PKS ini mencatat, sedikitnya ada dua kelemahan terkait tindakan pemerintah membubarkan FPI. Pertama, kegagalan pemerintah membangun mindset bernegara. Kedua, kecacatan landasan hukum yang digunakan.

Soal mindset bernegara, Bukhori mengatakan bahwa dalam konteks persoalan FPI selama ini, seharusnya pemerintah bisa memposisikan dirinya sebagai ‘Bapak’ dalam bangunan keluarga Indonesia. 

"Sementara, FPI adalah salah satu ‘Anak’ yang berada di bawah pengayomannya. Dalam kaitannya bila sang anak menunjukan kenakalan, sepatutnya sikap yang ditunjukan seorang Bapak yang arif adalah mengayominya, bukan melakukan kekerasan terhadapnya apalagi sampai menghapus namanya dari KK,” ungkapnya.

Sementara terkait landasan hukum, anggota Komisi VIII DPR ini menyebut, UU No.16 Tahun 2017 tentang Ormas, sesungguhnya sampai saat ini masih kontroversial karena menyimpan banyak kelemahan. 

"Salah satunya, UU ini menghilangkan mekanisme due process of law. Artinya, pemerintah bisa secara sepihak membubarkan ormas yang dalam pandangan subjektifnya bersalah karena melanggar ketentuan yang berlaku tanpa melalui mekanisme pengadilan,” paparnya.

“Padahal, hanya dengan mekanisme pengadilan sebuah ormas bisa dibuktikan bersalah atau tidak serta diberikan ruang untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian, hal ini jelas melanggar asas praduga tak bersalah,” jelas Bukhori.

Oleh sebab itu, Bukhori mendesak pemerintah untuk tidak sewenang-wenang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menjinakan kelompok yang berseberangan secara pandangan politik.

Bukhori memperingatkan bahwa hukum bukan alat untuk melayani kepentingan kekuasaan, tetapi semestinya menjadi sarana untuk menghasilkan keadilan secara lahir dan batin di tengah masyarakat.

“Hukum semestinya dioperasionalkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin terpeliharanya kehidupan demokrasi yang sehat. Hanya negara dengan kepemimpinan otoriter yang mengeksploitasi hukum sebagai ‘alat gebuk’, apalagi hingga memberangus kekuatan yang tidak sejalan dengan kekuasaan,” pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani