Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:29wib
Seorang anggota TNI AD berinisial DB luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Sebuah survei yang diinisiasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.
Legislatif dan Eksekutif Saling Tuding Tanggung Jawab Kasus Korupsi Sarana Jaya 

Selasa, 16-Maret-2021 13:30

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
Foto : Ariza
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
17

LJAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria membantah tudingan legislatif, dalam hal ini Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang menilai pihak eksekutif bertanggungjawab atas korupsi di Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta atas kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 Rupaih yang dikelola Sarana Jaya.

Dalam kasus ini, Gubernur Anies Baswedan telah menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Menurut Ariza, sapaan akrab Riza Patria, seharusnya tidak hanya Anies yang bertanggung jawab soal kasus pembelian tanah itu. Pihak DPRD juga harus ikut menanggung beban yang sama.

"Yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2021).

Politisi Gerindra ini pun heran dengan permintaan Prasetio yang juga politikus PDI Perjuangan itu. Sebab, DPRD selaku legislatif di Pemerintahan juga memiliki peran sendiri dalam mengesahkan anggaran.

"Di dewan juga demikian mulai dari ketua, wakil ketua, Ketua Fraksi, ketua komisi, sampai anggota semua sudah diatur, fungsinya, kedudukannya, kewenangannya, fasilitasnya dan sebagainya semua sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sementara pihaknya dalam menyusun anggaran sudah mendiskusikannya dengan matang. Hingga akhirnya bisa terjadi kasus korupsi, prosesnya berjalan tidak hanya di eksekutif semata.

"Pak gubernur saya wakil gubernur ada Sekda dan seluruh Walikota sampai Kelurahan punya tugas fungsi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing," pungkasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati