Netral English Netral Mandarin
21:38wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
Laporan Tak Diterima, Kuasa Hukum versi KLB Minta Penyidik Dicopot, Loyalis AHY Bilang Begini

Minggu, 14-Maret-2021 16:30

Politisi Partai Demokrat, Imelda Sari
Foto : Istimewa
Politisi Partai Demokrat, Imelda Sari
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Demokrat, Imelda Sari menanggapi laporan kuasa hukum Partai Demokrat versi KLB terhadap Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut ditolak kepolisian, hingga membuat geram tim kuasa hukum dan mendesak Kapolri mencopot penyidik.

Terkait desakan tersebut, Imelda mempertanyakan kewenangan tim kuasa hukum versi KLB. Ia pun menyebut KLB yang digelar di Dili Serdang tak sah.

"Memang Anda punya kewenangan? KLB saja tidak sah!" kata Imelda dalam akun Twitternya.

Diketahui laporan DPP Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB) kepada Andi Alfian Mallarangeng tak diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Polisi menolak laporan tersebut karena tak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP penanganan laporan UU ITE yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat KLB Razman Arif Nasution mengaku sempat berdebat dengan penyidik bernama Komisaris Khairudin.

Di tengah perdebatan soal SOP, Razman mengklaim anggota polisi itu malah pergi meninggalkannya.

"Khairudin malah kabur, ini harus diketahui oleh Pak Kapolri, copot itu Khairudin," teriak Razman 

Razman mengaku sepanjang pengalamannya menjadi pengacara, baru kali ini laporannya ditolak oleh polisi karena tak sesuai SOP. Ia bahkan mengungkit-ungkit pernah menjadi kuasa hukum Vicky Prasetyo dan melaporkan Angel Lelga, lalu diterima dan diproses oleh polisi.

Razman mengancam pihaknya juga akan membawa penolakan laporannya ini ke Profesi dan Pengamanan alias Propam Polri. Sebab, ia mengatakan pihak kepolisian tak mensosialisasikan dengan baik terkait SOP itu.

"Lalu SOP itu kan harusnya ditempel, ada syarat-syarat ini. Oke mereka minta ada SOP, tapi kami akan uji sekuat apa SOP mereka," kata Razman.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati