Netral English Netral Mandarin
04:40wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
Lahir Front Persatuan Islam Pengganti FPI, Fadli: Hak Warga Negara Jangan Sampai Direbut Oligarki

Kamis, 31-December-2020 09:50

Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon.
Foto : DPR Go Id
Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon.
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon memberikan ucapan selamat atas dibentuknya organisasi Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah pada Rabu (30/12/2020). 

"Selamat atas lahirnya “Front Persatuan Islam," tulis Fadli di akun Twitter-nya, Kamis (31/12/2020). 

Dalam cuitannya, Fadli juga mengingatkan tentang pentingnya merawat demokrasi dan hak-hak warga negara dalam berserikat dan berkumpul agar tidak direbut oligarki dan tirani. 

"Mari kita rawat demokrasi dan hak-hak warga negara dalam berserikat dan berkumpul sesuai konstitusi UUD 1945, jangan sampai direbut oligarki dan tirani," kata @fadlizon.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah tokoh, termasuk beberapa pentolan FPI, mendeklarasikan Front Persatuan Islam pada Rabu (30/12/2020). Organisasi itu dibentuk setelah pmerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. 

Dua tokoh FPI yang ikut menjadi deklarator Front Persatuan Islam, yakniKetua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman. 

Selain Sabri dan Munarman, nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah dan Habib Idrus Al Habsyi. 

Kemudian ada Idrus Hasan, Habib Ali Alattas SH, Habib Ali Alattas S.Kom, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

"Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam," kata Front Persatuan Islam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/12/2020).

Seperti diketahui, pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi Kementerian/Lembaga Negara yang ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Berdasarkan keputusan itu, Pemerintah pun melarang seluruh aktivitas dan penggunaan lambang atau atribut FPI di seluruh wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum diminta bertindak jika masih ada kegiatan berbau FPI.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, larangan itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. 

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD, Rabu (30/12/2020). 

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing, kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini," tegasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani