Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:12wib
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin (10/5/2021), mengumumkan lockdown atau penerapan perintah kontrol pergerakan (MCO) di seluruh wilayah negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini, Selasa (11/5) secara daring dan luring.
Korupsi Rumah DP Rp0 Terkuak, Renovasi Monas dan Transjakarta Juga Dikorupsi?

Selasa, 09-Maret-2021 13:00

Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Foto : Medcom.id
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
39

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Selama ini seolah tidak ada  tindak  pidana di tubuh Pemda Jakarta. Beberapa hari kita menyaksikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri membongkar korupsi di Pemda Jakarta yakni di PT Sarana Jaya.

Korupsi itu dilakukan oleh pejabat BUMD pemda Jakarta dalam proyek pengadaan tanah di Cibubur Jakarta Timur bagi proyek kebanggaan Anies Baswedan, yakni proyek pembangunan "Rumah DP Rp 0".  

Proyek Rumah DP Rp 0 ini adalah proyek yang dibanggakan Anies sejak kampanye Pilkada dan sampai sekarang belum ada wujudnya.

Sejak awal proyek DP Rp 0 ini sudah banyak masalah. Pertama ketika digulirkan di awal Anies menjadi gubernur Jakarta proyek ini  mendapat banyak kritik publik karena dianggap membohongi publik hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat miskin.

Baca Juga :

Begitu pula saat awal proyek ini digoyang isu korupsi, yakni proyek rumah susun yang diperuntukan untuk proyek Rumah DP Rp 0 ini menggunakan bangunan dan tanah bermasalah di kawasan Pondok Kopi Jakarta Timur.

Sekarang terdengar kabar praktek korupsi pengadaan tanah proyek Rumah DP Rp 0 ini  terjadi dalam pengadaan tanah di daerah Cibubur.

Proyek Rumah DP Rp 0 ini memang hanya proyek pencitraan dan tabungan Anies Baswedan semasa jadi gubernur Jakarta.

Sejak lama PT Sarana Jaya itu memang dikenal sarang mafia tanah dan kantongnya penguasa kota Jakarta.  Mafia yang menentukan lokasi tanah dan jika mau menjual tanah kepada Pemda Jakarta.

Jadi seharusnya KPK periksa juga Anies Baswedan juga  yang dikorupsi itu pengadaan tanah proyek Rumah DP Rp0-nya yang digadang oleh Anies Baswedan.

Selain itu BUMD milik Pemda  Jakarta  banyak sekali dan memang sering lengah tidak diawasi padahal BUMD itu jadi "kantong"nya gubernur atau pejabat lain di Pemda Jakarta.

Jadi sangat rawan penyelewengan atau korupsi tapi tetap aman karena dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Terutama dalam proyek pengadaan barangnya utusan proyek Pemda Jakarta akan ada upaya korupsi yang dilakukan secara  terirganisir dan sistematis dari pegawai bawahan sampai pejabat paling atas.

Jika dilakukan sendiri-sendiri pasti mudah terbongkar karena pasti ada laporan dari pejabat lain yang tidak diajak atau tidak beri jatah korupsi.

Beberapa tahun lalu saya juga pernah melaporkan  kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta. Awal dibongkar adalah dari pihak panitia pengadaan dan panitia lelang.

Selanjutnya diperiksa  dan akhirnya yang terlibat mulai dari staf Dinas Perhubungan, panitia lelang hingga konsultan proyek pengadaan bus serta kepala dinasnya Udar Pristono dipidana 11 tahun penjara.

Sekarang ini juga Anies punya proyek Bus Listrik yang akan dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pengadaan bus listrik ini pun harus diawasi pengadaannya oleh PT Transjakarta karena rawan tindak pidana korupsi. 

Saatnya sekarang Kepolisian dan KPK bisa melakukan pengawasan, pemeriksaan  tentang adanya indikasi operasi pemberian gratifikasi kepada atau melalui panitia pengadaan lelang setiap pengadaan di PT Transjakarta atau BUMD milik Pemda Jakarta lainnya.

Begitu pula sejak 2 tahun lalu sudah banyak diberitakan dan dilaporkan banyak indikasi korupsi dilakukan  Pemda Jakarta.

Misalnya saja proyek renovasi Kawasan Monas yang katanya menggunakan dana APBD sekitar Rp 143 milyar. Juga kasus indikasi korupsi dalam setoran uang lebih dari Rp 500 milyar ke panitia balapan Formula E.

Semua laporan ini sudah dimuat dan diwartakan juga dilaporkan oleh masyarakat tetapi belum satu pun yang ditindak lanjuti oleh KPK, Kejaksaan Agung dan Polri.  

Nah, ayo KPK, Kejaksaan Agung dan Polri periksa ketat lalu bongkar tuntas setiap proyek dan laporan masyarakat terkait indikasi kasus korupsi ditubuh Pemda Jakarta. 

Jakarta 9 Maret 2021Penulis: Azas Tigor NainggolanKetua FAKTA Jakarta.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto