Korupsi Program Rumah DP 0 Persen, PSI: Sebagian Bukan Orang Baru, Dikenal Gub DKI

Selasa, 09-Maret-2021 07:00

JAKARTA, NETRALNEWS. COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019.

Menurut juru bicara DPP PSI Faldo Maldini Kasus ini merupakan uang besar dan yang terlibat bukan pemain 'kacangan'.

"Ini uang besar, enak sekali, maknyus. Kami yakin yang terlibat bukan pemain kacangan. Ada sekitar Rp 3,3 triliun dlm tiga tahun penyertaan modal daerah di BUMD DKI Jakarta Sarana Jaya, yang dirutnya baru saja diangkut KPK sbg tersangka," tulisnya seperti dilansir Jakarta, Selasa (9/3/2021). 

Apalagi, kata Faldo Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, 2020, 2021 jika digabungkan capai Rp 3,3 Triliun. Dia meyakini orang-orang lingkaran jejaring kekuasaan Pemprov DKI. 

"Rinciannya adalah APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun. Bayangkan permainan uang besar ini, tentunya diatur oleh orang-orang kuat yang tentunya punya link ke lingkaran kekuasaan Ibu Kota," tulisnya lagi. 

Rakyat, lanjut Faldo sangat berharap KPK bisa bongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. "Ini menyedihkan, di tengah situasi nasional yang sedang butuh stimulus membangkitkan perekonomian. Semua jajaran Sarana Jaya diperiksa satu per satu, yang mana sebagian bukan orang yang baru dikenal Gub DKI," tulisnya.  

JAKARTA, NETRALNEWS. COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019.

Menurut juru bicara DPP PSI Faldo Maldini Kasus ini merupakan uang besar dan yang terlibat bukan pemain 'kacangan'.

"Ini uang besar, enak sekali, maknyus. Kami yakin yang terlibat bukan pemain kacangan. Ada sekitar Rp 3,3 triliun dlm tiga tahun penyertaan modal daerah di BUMD DKI Jakarta Sarana Jaya, yang dirutnya baru saja diangkut KPK sbg tersangka," tulisnya seperti dilansir Jakarta, Selasa (9/3/2021). 

Apalagi, kata Faldo Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, 2020, 2021 jika digabungkan capai Rp 3,3 Triliun. Dia meyakini orang-orang lingkaran jejaring kekuasaan Pemprov DKI. 

"Rinciannya adalah APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun. Bayangkan permainan uang besar ini, tentunya diatur oleh orang-orang kuat yang tentunya punya link ke lingkaran kekuasaan Ibu Kota," tulisnya lagi. 

Rakyat, lanjut Faldo sangat berharap KPK bisa bongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. "Ini menyedihkan, di tengah situasi nasional yang sedang butuh stimulus membangkitkan perekonomian. Semua jajaran Sarana Jaya diperiksa satu per satu, yang mana sebagian bukan orang yang baru dikenal Gub DKI," tulisnya.