Ketemu Mahfud MD, PSI Mewakili Partai Non Parlemen: Aturan yang 'Digodok' DPR Berjalan Mundur

Jumat, 29-January-2021 17:20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seketaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengadakan pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Dia mengaku melakukan pembicaraan terkait aspirasi kepentingan partai non parlemen. PSI meminta pemerintah membenahi sistem Pemilu terkait perubahan Undang-Undang (UU).

Menurut Juli, Aturan terkait perubahan UU harus diganti paling cepat, atau minimal waktu. Hal itu diungkapkan lewat akun resmi twitternya @antoni raja sembari memention akun menteri Mahfud @mohmahfudmd di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

"Kemarin saya bertemu Pak @mohmahfudmd Menkopolhukam, berdiskusi soal Papua. Di akhir diskusi, saya sempatkan untuk menyampaikan aspirasi "koalisi" partai non parlemen yg keberatan soal revisi UU Pemilu.#TolakRevisiUUPemilu," tulisnya.

Antoni menambahkan kalau revisi UU pemilu dalam waktu singkat. Sebab, sistem dan efek selalu berkembang lebih baik.

"Saya menyampaikan bahwa UU Pemilu sebaiknya dievaluasi setelah 4-5 kali Pemilu (20-25thn) dan tidak direvisi tiap 5 thn sekali. #TolakRevisiUUPemilu," tulisnya lagi.

Dari pengalaman 4-5 kali pemilu kita bisa mengevaluasi secara komperhensif dan objektif kekurangan sistem pemilu kita untuk kemudian diperbaiki. #TolakRevisiUUPemilu

Malahan, Antoni menuding kalau aturan  Pemilu bikin sistem demokrasi mundur secara perlahan.

"Alih-alih memperbaiki UU, ada indikasi draft UU yg sedang dibahas di DPR justru mundur ke belakang dan pelan-pelan membunuh demokrasi itu sendiri.#TolakRevisiUUPemilu," cuitnya.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seketaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengadakan pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Dia mengaku melakukan pembicaraan terkait aspirasi kepentingan partai non parlemen. PSI meminta pemerintah membenahi sistem Pemilu terkait perubahan Undang-Undang (UU).

Menurut Juli, Aturan terkait perubahan UU harus diganti paling cepat, atau minimal waktu. Hal itu diungkapkan lewat akun resmi twitternya @antoni raja sembari memention akun menteri Mahfud @mohmahfudmd di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

"Kemarin saya bertemu Pak @mohmahfudmd Menkopolhukam, berdiskusi soal Papua. Di akhir diskusi, saya sempatkan untuk menyampaikan aspirasi "koalisi" partai non parlemen yg keberatan soal revisi UU Pemilu.#TolakRevisiUUPemilu," tulisnya.

Antoni menambahkan kalau revisi UU pemilu dalam waktu singkat. Sebab, sistem dan efek selalu berkembang lebih baik.

"Saya menyampaikan bahwa UU Pemilu sebaiknya dievaluasi setelah 4-5 kali Pemilu (20-25thn) dan tidak direvisi tiap 5 thn sekali. #TolakRevisiUUPemilu," tulisnya lagi.

Dari pengalaman 4-5 kali pemilu kita bisa mengevaluasi secara komperhensif dan objektif kekurangan sistem pemilu kita untuk kemudian diperbaiki. #TolakRevisiUUPemilu

Malahan, Antoni menuding kalau aturan  Pemilu bikin sistem demokrasi mundur secara perlahan.

"Alih-alih memperbaiki UU, ada indikasi draft UU yg sedang dibahas di DPR justru mundur ke belakang dan pelan-pelan membunuh demokrasi itu sendiri.#TolakRevisiUUPemilu," cuitnya.