Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:47wib
Singapura akan melarang masuk orang yang dalam 14 hari belakangan memiliki riwayat perjalanan ke India, negara yang kini sedang dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 memutuskan untuk memperpanjang masa larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah.
Kemensos-Kementerian PUPR Kerja Sama Bangun Rusunawa bagi PM

Jumat, 08-January-2021 12:00

Penerima Manfaat (PM) yang Ada di Balai Karya
Foto : Kementerian Sosial
Penerima Manfaat (PM) yang Ada di Balai Karya
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengayakan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

Rencananya Rusunawa akan dibangun di dua lokasi, yaitu di lahan Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi dan lahan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta.

Proses peninjauan lokasi-lokasi dan pengukuran lahan untuk pembangunan Rusunawa telah dilakukan jajaran Direktorat Rumah Susun, Kementerian PUPR pada Rabu, (6/1/2021).

Pihak Kementerian PUPR akan menindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya untuk membahas hal teknis lainnya dalam pembangunan Rusunawa ini.

Nantinya rusunawa ini akan disewakan kepada PM yang telah mandiri secara ekonomi dari hasil pelatihan kewirausahaan di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. Biaya sewa  yang terkumpul akan dikelola untuk modal awal koperasi bagi PM yang berada di Rusunawa.

"Kemensos bersama Kementerian/Lembaga lain terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya layanan rehabilitasi sosial bagi warga terlantar dan rentan," kata Harry, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1/2021).

Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya sebanyak 23 warga terlantar atau disebut dengan Penerima Manfaat (PM) telah berada di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos. Dua diantaranya dirujuk ke Balai Lansia "Budhi Dharma" Bekasi karena perlu perawatan sosial secara intensif.

PM dewasa mendapatkan keterampilan vokasional, maka untuk  anak-anak putus sekolah diusahakan dapat melanjutkan sekolah, seperti  kejar paket A,  B dan C. Dimungkinkan juga anak disekolahkan di sekitar Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi.

Skemanya, PM diberikan rehabilitasi sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ini memiliki 7 layanan langsung yang terdiri dari dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental dan spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

Kemensos juga membuka akses ke program-program Kementerian/Lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar PM. Mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan hingga pendidikan.

"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos dan telah dikirimkan ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk perekaman data kependudukan yang belum tercatat/tidak punya NIK/KTP/KK, ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan KIS (BPJS) dalam meperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)" jelas dia.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati