Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:30wib
Isu reshuffle kabinet kian mengemuka pasca rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Satgas Penanganan Covid-19 memastikan pengembangan vaksin Merah Putih tetap berjalan dan tidak terpengaruh peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Kemelut Demokrat Bakal Merembet ke Gerindra? DS: Awalnya Demokratis Terus Jadi Partai Dinasti

Jumat, 05-Maret-2021 13:46

Denny Siregar dan Prabowo Subianto
Foto : Riau24.com
Denny Siregar dan Prabowo Subianto
22

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan tanggapan tentang polemik yang tengah melanda Parti Demokrat. Ia bahkan meramalkan bahwa kasus serupa bisa juga melanda Partai Gerindra.

"Model seperti @PDemokrat  ini bisa jadi kelak menular ke @Gerindra..," kata Denny, Jumat (5/3/21).

"Awalnya partai demokratis, trus lama2 jadi partai dinasti. Kerabat pegang jabatan sana sini. Hidup dr uang dari para kader2nya. Dulu @PDemokrat  juga waktu jaya gak ribut. Pas udah menciut, baru mbrusut..," kata Denny.

Sementara itu secara terpisah, diberitakan bahwa Pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang.

“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Heri Zulkarnain dalam keterangannya, Kamis 4 Maret 2021.

Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.

Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.

Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.

Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.

Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa. “Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," kata dia.

Menurut dia, elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.

"Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," Kata dia.

Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai Labuhan Hasibuan menyatakan tegas menolak KLB ilegal.

"Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," ujar Labuhan Hasibuan seperti dinukil tempo.co.

DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal yaitu KLB Demokrat dibatalkan atas nama hukum.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto