Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:22wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Kejati DKI Didesak Tindak Lanjuti Perkara Dugaan Pemalsuan

Selasa, 06-April-2021 16:20

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga
Foto : Istimewa
Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga
1

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diminta untuk menindaklanjuti perkara dugaan pemalsuan yang terjadi atas nama pelapor Ridwan Ahmad Yudhabakti.

Perkara ini disinyalir berkaitan erat dengan perkara sengketa tanah di Menteng, Jakarta Pusat. 

"Saat ini terlapor, kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena objek harta warisan telah dijual saat sedang sengketa (dalam proses persidangan di PA Jakpus)," kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga, di Jakarta, Selasa (6/4/2021). 

"Para terlapor itu membuat surat pernyataan ahli waris yang tidak benar," lanjutnya.

Dia juga meminta Kejaksaan Tinggi untuk segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung RI No 319K/Ag/2020 tertanggal 9 Juni 2020 lalu. Putusan Itu terkait sengketa tanah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Sebaiknya Kejaksaan segera mengeksekusi putusan MA tersebut. Karena putusan itu menyatakan membatalkan putusan banding," ujar Rico.

Menurutnya, sengketa tanah ini bermula karena perselisihan pembagian waris yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 2017 lalu.

Selisih ini terjadi antara Pryagung dengan saudara-saudaranya satu bapak tapi beda ibu. Pengadilan memutuskan N. O dengan alasan obscuur libel sesuai putusan No. 0931/Pdt.G/2017/PA.JP.

"Bahkan ini diperkuat dengan putusan PA Jakpus No 05563 tanggal 2 April 2019 yang menyatakan menetapkan ahli waris atas tanah terkait hingga pembagiannya secara rinci," tuturnya.

Namun, imbuhnya, ada upaya banding dari pihak terkait lainnya itu atas putusan PA Jakpus ini dengan putusan banding membatalkan putusan PA tersebut.

"Dalam prosesnya, Pryagung ini membuat laporan ke polisi karena ada dugaan adanya surat pernyataan ahli waris yang tidak benar. Hingga akhirnya saudara sebapaknya ini mengajukan kasasi yang putusannya membatalkan putusan banding tadi," jelasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati