Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:19wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Kebijakan Biaya Transaksi Uang Elektronik 0,5 Persen di Jalan Tol Disebut Tidak Pro Pembangunan

Rabu, 31-Maret-2021 15:00

Gerbang tol Pandaan di Jawa Timur.
Foto : Kementerian PUPR
Gerbang tol Pandaan di Jawa Timur.
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Masyarakat Jalan Tol Indonesia (MJTI) mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengenakan biaya administrasi transaksi (merchant discount rate/MDR) dalam pemrosesan transaksi uang elektronik sebesar 0,5 persen di jalan tol.

“Ini kebijakan yang tidak berdasar dan kontraproduktif dengan pembangunan. Harus segera dievaluasi untuk direvisi,” kata ketua MJTI. Untung Kurniadi di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Dalam webinar bertemakan “Membangun Konektivitas Transportasi Indonesia”, Untung mengatakan, betul bahwa membangun jalan tol bukanlah perkara yang mudah, karena selain harus didukung oleh modal yang besar juga pengembalian investasinya pun relatif panjang.

Namun, dengan penerapan tarif MDR tersebut akan berdampak pada masuknya biaya tersebut ke dalam investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat.

Untung berharap, Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor 23/1/KEP.DpG/2021 tentang penetapan skema harga merchant discount rate (MDR) dalam pemrosesan transaksi uang elektronik berbasis chip (chip based) untuk reguler sebesar 0,5 persen itu dapat direvisi.

“Kebijakan ini tidak pro pembangunan dan tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam menerapkan sistem tol nirsentuh di seluruh Indonesia,” kata Untung.

Diketahui, dalam regulasi yang diteken Deputi Gubernur BI Sugeng tanggal 19 Februari 2021 yang sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2021 itu mengatur distribusi skema harga MDR untuk transaksi uang elektronik berbasis chip seluruhnya menjadi pendapatan pengelola (acquirer) yang merupakan penerbit uang elektronik chip based.

Secara sederhana, bank bakal mendapatkan pendapatan dari transaksi uang elektronik berbasis chip atau kartu. Saat ini, terdapat empat kartu uang elektronik yang diterbitkan bank yakni e-money Bank Mandiri, Flazz BCA, TapCash BNI dan Brizzi milik Bank BRI.

Bisnis pembayaran jalan tol kini memang hanya melibatkan dua pihak yaitu penerbit uang elektronik dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai merchant. 

Agar uang elektronik bisa diterima sebagai alat transaksi, penerbit mesti menanggung sebagian biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan BUJT misalnya membangun gardu eletronik, mesin pembaca kartu, dan sebagainya.

Sementara pendapatan penerbit berasal dari dana menganggur (floating money) saldo uang elektronik, maupun komisi isi ulang saldo. Seluruh uang yang ditransaksikan oleh masyarakat pengguna uang elektronik berbasis cip ini akan diterima oleh merchant sepenuhnya.

Mengacu catatan Bank Indonesia, 90 persen uang elektronik berbasis chip memang dikontribusikan dari pengguna tol. 

Meski demikian, pangsa pasar uang elektronik berbasis chip memang terhitung kecil hanya 9 persen. Sisanya dikuasai uang elektronik berbasis server. 

Hingga Oktober 2020, volume transaksi uang elektronik mencapai Rp3,781 miliar kali dengan nilai mencapai Rp 163,433 triliun. Demikian seperti dilansir Antara.

 

Reporter :
Editor : Irawan HP