Netral English Netral Mandarin
08:15wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Kasus HRS, PKS: Pemaksaan Terdakwa Bersidang Secara Online Berpotensi Langgar HAM

Senin, 22-Maret-2021 17:00

Anggota Komsi III DPR, Aboebakar Alhabsyi
Foto : DPR
Anggota Komsi III DPR, Aboebakar Alhabsyi
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komsi III DPR, Aboebakar Alhabsyi mengatakan, eks Imam Besar Front Pembela Islam (HRS) Habib Rizieq Shihab (HRS) harus mendapat perlakuan yang sama di pengadilan sebagaimana prinsip equality before the law.

Hal tersebut disampaikan Aboebakar terkait sikap Habib Rizieq yang memprotes dan menolak menjalani sidang secara online hingga melakukan aksi walk out saat sidang virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa hari lalu.

Habib Rizieq yang menjadi terdakwa dalam tiga perkara, yakni kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta kasus swab test di RS Ummi Bogor, bersikukuh hadir secara langsung di ruang sidang PN Jakarta Timur, namun keinginan itu dipenuhi majelis hakim.

"Seharusnya Habib Rizeq diperlakukan sebagai warga negara sebagaimana umumnya dalam pengadilan. Karena ini adalah prinsip equality before the law, yaitu persamaan perlakuan di depan hukum," kata Aboebakar dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3/2021).

"Oleh karenanya proses persidangan seharunsya mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana," sambungnya.

Aboebakar menjelaskan, pemenuhan acara pidana adalah salah satu parameter untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena bangsa ini menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945," terangnya.

Sehingga, lanjut Aboebakar, pemaksaan pemeriksaan seorang tersangka untuk tidak hadir dalam persidangan berpotensi mengurangi hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki.

"Apalagi pada kasus lain seperti kasus Djoko Tjandra sampai dengan Pinangki semua tersangka bisa leluasa menghadiri persidangan," ungkap Aboebakar.

"Tentu ini menjadi preseden tidak baik, ketika seolah-olah terlihat ada diskriminasi. Dimana seorang tersangka ngotot mau bersidang namun jaksa tidak menghendaki," tegasnya.

Untuk itu, Aboebakar meminta supaya Komisi Yudisial (KY) memberikan atensi pada persoalan di persidangan HRS, karena kasus ini menjadi perhatian publik. 

"Tentunya KY seharusnya memastikan persidangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula Komnas HAM, seharusnya memantau persidangan tersebut," paparnya.

"Karena pemaksaan seseorang terdakwa bersidang secara online berpotensi pada pelanggaran HAM," tandas Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Aboebakar kembali mengingatkan kepada semua pihak agar konsisten dengan ketentuan UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, perlu komitment dari semua pihat untuk tegak lurus mengikuti prosedur yang ada.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati