Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:08wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kasus di Sarana Jaya, Pengamat Sebut Bukti Adanya Disintegritas BUMD

Jumat, 19-Maret-2021 15:45

Direktur Eksekutif Pilar Institute, Budi Kurniawan
Foto : Istimewa
Direktur Eksekutif Pilar Institute, Budi Kurniawan
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Eksekutif Pilar Institute, Budi Kurniawan mengatakan, kasus korupsi pengadaan lahan Rumah DP 0 Rupiah dinilai menjadi bukti terjadinya disintegritas BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, Budi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa oknum-oknum yang 'bermain' di dalamnya. 

"Ini terjadi karena DKI Jakarta sedang mengalami krisis integritas. Pejabat itu kan sudah disumpah, menandatangani fakta integritas. Tapi dalam perjalanannya ada tekanan dari pihak lain, sehingga lunturlah integritasnya," kata Budi di Jakarta, Jum'at (19/3/2021).

Menurutnya, pemeriksaan KPK semestinya tidak hanya menyasar ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi atau Gubernur DKI, Anies Baswedan semata. Namun, juga harus bisa menggali kasus ini lebih dalam baik di DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI hingga pihak swasta terkait. 

"Sarana Jaya itu kan sangat jarang mendapatkan penanaman modal (PMD) yang besar awalnya. Dalam pengajuan PMD ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta periode sebelumnya patut untuk turut diperiksa. Karena sejak Yoory diangkat jadi Dirut, Sarana Jaya mulai dilirik untuk mendapatkan tambahan PMD," ujar dia.

Budi mengungkapkan, Yoory Pinontoan yang saat ini menjadi tersangka KPK diangkat menjadi Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Dari Informasi yang diterimanya, Yoory pernah dipecat Basuki dari jabatan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 

"Silakan cek, pak Yoory itu pernah dipecat Ahok. Tapi kembali diangkat Ahok atas desakan salah satu anggota dewan. Dia yang mengawal terus, hingga akhirnya Sarana Jaya mendapatkan PMD yang besar," tuturnya.

"Untuk itu, KPK perlu juga memeriksa anggota DPRD lainnya, biar masalah ini tuntas dan aparat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memiliki integritas," lanjut dia.

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga mengamini pernyataan Budi. Dia menilai, kasus-kasus besar yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebabkan nihilnya integritas. 

"Kasus di DKI ini karena ada krisis integritas. Semuanya dalam tekanan, sehingga banyak kejadian yang merugikan Pemprov DKI karena krisis integritas. Ini terjadi, karena pengawasan lemah. Baik dari BP BUMD maupun dari Inspektorat," imbuhnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli