Netral English Netral Mandarin
05:06wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Kasus BLBI Nursalim Dihentikan KPK, DS: Berkoar Dilemahkan JKW padahal Gak Kompeten, Eh Gimana Kabar Dana Formula E?

Minggu, 04-April-2021 10:03

Ilustrasi demo menuntut kasus BLBI
Foto : Ngopi Bareng
Ilustrasi demo menuntut kasus BLBI
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama taipan, Sjamsul Nursalim. 

Hal itu membuat Denny Siregar tergelitik. Minggu, (4/4/21) ia mengulas secara khusus dalam catatan berjudul “KPK, Dulu Dianggap Malaikat.”

Berikut catatan lengkap Denny:

KPK, DULU DIANGGAP MALAIKAT...

Saya dibombardir pertanyaan, "Kenapa kok koruptor BLBI dibebaskan ? Apa ini bukti pelemahan KPK ??" Saya pernah nulis ini dulu, mungkin harus saya jelaskan sekali lagi dengan bahasa sederhana.

Saya pernah kritik keras KPK yang lama. KPK lama itu sangat politis. Hasil tangkapannya kecil, tapi promonya lewat media besar. Mereka menutupi kelemahan mereka dengan pencitraan besar2an, pake tangan Tempo, Kompas dan media lain.

Salah satu pencitraan KPK dulu adalah kasus BLBI. Kasus BLBI ini seksi secara politis, karena disana ada Megawati yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden. Jadilah, KPK - jaman Abraham Samad - menari2 di isu itu. Saya juga curiga ini bisa jadi pesanan politis lewat KPK.

Ga ada angin, ga ada hujan, kasus BLBI tiba2 dibuka lagi oleh KPK. Dan KPK tiba2 membidik salah satu pelaku BLBI yang bernama Sjamsul Nursalim. Aneh, kenapa cuman Sjamsul ?? Padahal yang menerima uang BLBI itu ya ada Hasjim Djojohadikudumo. Ada Fadel Muhammad. Tapi mereka sama sekali gak disentuh KPK. 

Sjamsul Nursalim ini termasuk yang taat. Dia mengembalikan uang yang dia pinjem dari BLBI. Dan karena dia taat juga hutangnya sudah lunas, Presiden Megawati akhirnya keluarkan surat pelunasan ( release and discharge ). Udah dong, Sjamsul Nursalim pegang bukti pelunasan. Dari Presiden lagi..

Eh, tiba2 sama KPK dipermasalahkan bukti lunas itu. Ini ibarat kita dapat surat bukti lunas cicil mobil dari Bank, trus tiba2 ada yang gugat kalo bukti lunas dari Bank itu tidak sah ? Kacau, kan ? 

Dimana bahayanya kalau surat bukti lunas itu akhirnya tidak diakui ? Ya kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia, bisa anjlok. Lha kalau bukti surat lunas dari Presiden aja dianggap gak valid, trus apalagi yang bisa dipercaya dari Indonesia ??? Para investor bisa mundur, dan ekonomi kita jadi bobrok..

Disini KPK yang lama tu blunder. Sangat blunder. Mereka menangkap Syafrudin Tumenggung, Kepala BPPN yang mengeluarkan surat bukti lunas itu atas persetujuan Presiden. Syafrudin akhirnya bebas, karena memang dia tidak bersalah. Wong dia hanya menjalankan tugas aja..

Waktu Syafrudin ini bebas, KPK sudah malu sebenarnya. KPK lama waktu itu dianggap malaikat, siapapun yang mereka tangkap pasti bersalah. Eh, ternyata Syahrudin gak bersalah, berarti KPK belum pasti bener dong kalo gitu ?? 

Kadung malu, KPK terus pencitraan kalo mereka akan berjuang supaya Sjamsul Nursalim dipenjara. KPK seolah2 jadi pahlawan karena melawan "koruptor besar", padahal mereka gak punya bukti kuat. Tapi, ampun, pencitraan mereka di media itu yang memuakkan..

Eh, jangan2 KPK dulu itu sebenarnya sedang menutupi kasus lain dengan pencitraan kasus BLBI ini ?? Ah, gak enak ngobrolnya.. 

Dan akhirnya, KPK melakukan SP3 atau pemberhentian perkara kasus BLBI ini. Ya, memang harus gitu, kasian kan orang gak bersalah kasusnya terus digantung. 

Cuman itu lho, pentolan2 KPK lama terus berkoar kalau "KPK dilemahkan Jokowi". Padahal mereka2 aja yang gak kompeten jadi penegak hukum.. 

Jadi, jangan terlalu percaya sama apapun dan siapapun yang seolah2 gak pernah berbuat salah, seperti KPK yang lama. Baju putih bukan menandakan isinya putih juga. Bisa saja fungsinya untuk membungkus sesuatu yang didalamnya kotor.

Mending seperti kopi. Warna hitamnya bisa jadi gak menarik. Tapi kalo diseruput pelan2 seperri sekarang ini, ahhh.. nikmatnya ternyata tidak bisa dikatakan.. 

Semoga KPK sekarang lebih baik kerjanya. Eh KPK, gimana kabar dana Formula E ? Sudah ada kejelasan ?? 

SP3 kasus BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama taipan, Sjamsul Nursalim. 

"Hari ini kami menghentikan penyidikan tersangka SN dan ISN," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis (1/4/2021). 

Lembaga antikorupsi beralasan SP3 atas kasus Sjamsul Nursalim dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah lolos dari jerat hukum di tingkat Mahkamah Agung (MA). 

Dalam catatan Bisnis, Sjamsul Nursalim sampai dengan awal Januari 2021 masih berstatus buronan KPK. Dia menjadi buron paling dicari KPK bersama dengan 6 orang lainnya, salah satunya Harun Masiku. 

Sjamsul Nursalim adalah salah satu tersangka kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Dia adalah pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), salah satu obligor BLBI.

Audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menetapkan pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI telahmerugikan negara senilai Rp4,58 triliun. 

Hasil audit ini kemudian dipakai KPK untuk menjerat eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN, Syafruddin Temenggung.  

Dalam surat dakwaan No.40/TUT.01.04/24/05/2018, lembaga anti korupsi ini menyebut, penghapusan piutang BDNI kepada petambak serta penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham telah menguntungkan Sjamsul Nursalim sejumlah Rp4,58 triliun.   

Jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor: 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017. Namun dalam perkembangannya kasus ini rupanya memantik polemik. 

Di pengadilan tingkat pertama, Syafruddin memang pernah divonis KPK selama 13 tahun penjara.  Pada tahun 2019,  di tingkat banding hukuman Syafruddin diperberat menjadi 15 tahun penjara.  

Kejutan terjadi pada Juli 2019, putusan kasasi di Mahkamah Agung justru membebaskan Syafruddin dari hukuman, meskipun MA mengakui bahwa dakwaan KPK sama sekali tidak salah.  

Hanya saja MA waktu itu berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Syafruddin bukan merupakan suatu tindak pidana.  

Adapun sampai Januari lalu, nama Sjamsul Nursalim masih masuk dalam daftar buruan KPK. 

Dalam laporan tahunannya, KPK memaparkan penyidik KPK belum berhasil menangkap 7 buronan kasus korupsi sampai akhir tahun 2020.  

Padahal, sebagian besar buron tersebut merupakan buronan yang telah lama ditetapkan oleh penyidik lembaga antikorupsi.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto