Netral English Netral Mandarin
banner paskah
23:23wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Kang Emil Minta Data Penerima Vaksin Dikelola Daerah, Ini Alasannya

Kamis, 14-January-2021 19:27

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Foto : Antara
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
10

BANDUNG, NETRALNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengusulkan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyerahkan data penerima dan distribusi vaksin COVID-19 kepada pemerintah provinsi, selain meminta permasalahan input data kasus harian COVID-19 segera dibenahi.

"Jadi tadi malam saya sudah telepon Pak Menkes Budi Gunadi menyampaikan usulan distribusi vaksin diserahkan pada pemerintah provinsi dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi,” kata Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil itu seusai meninjau pelaksanaan Vaksinasi Perdana di Jawa Barat di RSHS Bandung, Kamis, (14/1/2021).

Orang nomor satu di Pemprov Jabar ini juga meminta data informasi penerima vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat diberikan secara detail kepada pemerintah daerah dengan tujuan jika ada orang yang terdaftar namun tidak datang saat vaksinasi, maka akan memudahkan pencarian dan pelacakannya.

Kang Emil menjelaskan apabila manajemen di tingkat daerah bisa berjalan baik maka akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan vaksinasi secara nasional.

"Jangan nanti viral-viral sesuatu karena miskoordinasi data. Kemenkes juga menyampaikan untuk tahap satu distribusi vaksin dan vaksinasi ini ingin memastikan dulu berlangsung lancar atau kurangnya seperti apa. Itu sebabnya pada tahap satu penerima vaksin ditentukan oleh pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia, untuk distribusi vaksin tahap II Kemenkes sudah menyetujui keinginan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya akan menentukan proporsi berapa di daerah sesuai tingkat kedaruratannya.

"Itu karena kami lebih mengetahui lapangan, sehingga proses vaksnasi berjalan proposional. Dua alasan itu disetujui dan dipahami. Alasan Pak Menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti di Jabar. kebijakan itu berdasarkan permohonan. Jabar meminta itu karena kami siap," ujar dia.

Input data bermasalah

Pada kesempatan tersebut, Kang Emil juga menyinggung tentang masalah input data kasus yang menjadi sumber informasi publik.

Menurut dia, ada 10 ribu hasil laboratorium mengenai COVID-19 yang masih belum diumumkan.

"Saya tidak mengerti, apakah 10 ribu akan dicicil atau bagaimana dibikin heboh, tidak paham itu. Namun kenaikan itu dipengaruhi antrean data dari lalu-lalu yang tidak real time. Saya akui itu. Saya sampaikan keluhan tersebut," kata Kang Emil, dilansir Antara.

 

Reporter : Sulha
Editor : Sulha Handayani