Netral English Netral Mandarin
banner paskah
19:46wib
Seorang anggota TNI AD berinisial DB luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Sebuah survei yang diinisiasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.
Jokowi Minta Dikritik, Novel Bamukmin Duga Jebakan untuk Lawan Politik

Minggu, 14-Februari-2021 12:49

Presiden Joko Widodo.
Foto : Setpres
Presiden Joko Widodo.
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA 212) Novel Bamukmin mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah.

Novel menduga, permintaan Presiden itu merupakan sebuah jebakan untuk menjerat lawan politik. "Bukan basa-basi lagi, tapi diduga jebakan sadis untuk menjerat orang-orang yang berlawanan arah politiknya," katanya kepada netralnews.com, Sabtu (13/2/2021).

Novel berpendapat demikian, karena menurutnya tak lama setelah Presiden Jokowi membuat pernyataan itu, ada pengkritik pemerintah yang dipolisikan. Ia mencontohkan pelaporan terhadap Novel Baswedan.

Diketahui, Novel Baswedan dipolisikan gara-gara cuitan penyidik KPK itu yang mengkritik aparat karena tetap menahan Ustaz Maaher At-Thuwailibi atau Soni Eranata yang dalam keadaan sakit, hingga akhirnya meninggal di Rutan Bareskrim Polri.

"Boleh dikatakan ini perangkat jahat, dan (contoh) korbannya adalah Novel Baswedan. Padahal (apa yang disampaikan Novel) itu masih berkaitan dengan prosedur standar, dan Novel Baswedan pahamlah," ujar pengacara Ustaz Maaher itu.

Contoh lainnya, Novel menyinggung kasus Sekjen Habib Rizieq Shihab (HRS) Center Haikal Hassan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ceritanya soal mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. "Jangankan mengkritisi, masalah cuma mimpi aja diproses laporannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja pemerintah, karena hal itu merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Sehari setelah pernyataan Presiden Jokowi, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan jika pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras. Pramono mengibaratkan kritik itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah.

"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah,” kata Pramono dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, Selasa (9/2/2021).

"Pemerintah memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan lebih benar," ungkap Pramono.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani