Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:53wib
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan pedangdut Rhoma Irama sebesar Rp1 miliar melawan PT Sandi Record. Komisi IX DPR akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang masih mengizinkan Vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Indonesia.
Jokowi Mau UU ITE Direvisi, PAN Senang dan Beri Dua Catatan Penting

Selasa, 16-Februari-2021 22:36

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay
Foto : Istimewa
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mengapresiasi perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap isu-isu aktual yang mencuat di masyarakat, termasuk persoalan yang berkenaan dengan penerapan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal itu disampaikan Fraksi PAN setelah Presiden Jokowi memberikan sorotan khusus perihal kabar ketidakadilan yang muncul akibat UU ITE. Jokowi mengaku tak segan mengajukan revisi ke DPR bila ada pasal-pasal karet di UU itu. Mahfud pun seiya sekata dengan Jokowi.

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya menyambut baik jika pemerintah menginisiasi revisi UU ITE, karena selama ini disinyalir ada banyak anggota masyarakat yang dipidana dengan menggunakan pasal-pasal 'karet' dalam UU tersebut.

Saleh menambahkan, pakar hukum sendiri menyebut bahwa ada pasal karet di dalam UU ITE. Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP.  Setidaknya, substansinya sama.

"Fraksi PAN tentu senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE tersebut. Biasanya, kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah. Tidak berbelit. Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi," kata Saleh, Selasa (16/2/2021).

"Menurut saya, urgensi perubahan UU ITE ini juga sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," sambungnya.

Namun demikian, lanjut Saleh, di dalam melakukan revisi terhadap UU ITE, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, perubahan tersebut harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sebab, teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Tidak menunggu tahun, kadang perubahannya dalam hitungan pekan atau bulan.

"Kalau mau direvisi, sekalian disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer. Termasuk perkembangan media-media sosial. Juga situasi pandemi dimana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet. Namun, tetap hati-hati agar tidak ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya," jelasnya.

Kedua, Saleh berpendapat, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Berkenaan dengan aturan pidana, sebaiknya diatur di dalam KUHP.

"Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," pungkas Saleh.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, akhir-akhir ini melihat banyak masyarakat yang saling membuat laporan ke polisi dengan menggunakan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Terkait hal itu, Presiden meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE, mengingat ada pasal-pasal dalam UU tersebut yang bisa diterjemahkan secara multitafsir.

"Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya," tulis Presiden di akun Twitternya, @jokowi, Selasa (16/2/2021).

"Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati," sambungnya.

Presiden menjelaskan, semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, lanjutnya, jika penerapan UU ITE menimbulkan rasa tidak adil, maka UU tersebut perlu direvisi.

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," pungkas Presiden Jokowi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli