Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:32wib
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Rizieq Shihab dengan pidana penjara selama dua tahun dalam kasus dugaan pelanggaran kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Mabes Polri mengklaim ada 1.864 kasus yang ditangani menggunakan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) sepanjang 100 hari kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat.
Jokowi Dikabarkan Bentuk Yayasan Baru Kelola TMII, Ini Kata Ali Mochtar Ngabalin

Sabtu, 10-April-2021 15:30

Staf Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
Foto : Istimewa
Staf Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah pusat menyampaikan secara resmi soal pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh negara dari Yayasan Harapan Kita.

Bahkan isu pembentukan yayasan baru oleh Presiden Jokowi, mengiringi rencana pengambilalihan TMII. Namun isu tersebut dibantah Staf Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

Melalui akun Twitternya, Ngabalin menyebut kabar pembuatan Yayasan baru adalah kabar bohong. Ia pun mengatakan, pemerintah harus mengambil alih yayasan yang mengalami kerugian selama 44 tahun itu.

Menurutnya, pengelolaan TMII nantinya akan diserahkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BLU.

"Ada yg nyebarkan berita bohong JOKOWI akan membuat yayasan baru utk mengelolaan TMII. Atas nama negara, PEMERINTAH HARUS ambil alih pengelolaan TMII yg konon kabarnya mengalami kerugian selama 44thn," kata Ngabalin dalam akun Twitternya.

"TMII insya Allah akan dikelola oleh BUMN Bid. Pariwisata atau BLU," lanjut dia.

Sebelumnya, Pemerintah pusat menyampaikan secara resmi soal pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh negara dari Yayasan Harapan Kita.

Kepastian negara mengambilalih pengelolaan TMII disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers virtual, Rabu, 7 April 2021.

Pratikno mengumumkan perpindahan pengelolaan TMII oleh negara yang sebelumnya di bawah Yayasan Harapan Kita sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati