Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:22wib
Indonesia Corruption Watch menilai pengelolaan internal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bobrok. Kapal selam KRI Nenggala-402 yang hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Bali karam di kedalaman 600-700 meter.
JK Bicara Kritik, Novel: Harus Didengar, Saya Harap Jokowi Bukan Basa-basi Atau Halu

Senin, 15-Februari-2021 04:30

Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin
Foto : Istimewa
Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengomentari pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. 

Adapun JK menyampaikan hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Novel, pernyataan JK harusnya didengar oleh pemerintah. "Apa yang dikatakan Jusuf Kalla seharusnya didengar, karena (JK) sudah paham gimana karakter Jokowi dan orang-orang disekitarnya," katanya kepada netralnews.com, Sabtu (13/2/2021).

Selain itu, Novel juga berharap Presiden Jokowi serius dengan pernyataannya yang minta dikritik. Dalam hal ini, Novel mengatakan, pemerintah harus benar-benar menjamin kebebasan berpendapat dengan melindungi para pengkritik.

"Saya berharap agar Jokowi bukan basi-basi aja atau halu-lah istilah jaman sekarang, akan tetapi orang yang memberi kritikan itu harus dilindungi UU yang telah ada," ungkapnya.

"Jokowi harus berikan jaminan untuk tidak memberi sarat terhadap pengkritiknya," pungkas Novel Bamukmin.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. JK mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang disampaikan Pak Kwik (Kian Gie), dan sebagainya," ujar JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR secara virtual yang disiarkan di kanal YouTube PKS TV, Jumat (12/2/2021).

Menurut JK, demokrasi tak bisa menghilangkan kritik, check and balance amat diperlukan. Sehingga, keberadaan partai oposisi dalam hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi keseimbangan dan kontrol di pemerintahan. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati