Netral English Netral Mandarin
12:44wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Ambyar! Gegara Netizen Pemprov Jatim Batalkan Dana Hibah Rp9 M untuk Museum SBY-ANI 

Selasa, 23-Februari-2021 15:25

Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono
Foto : Bidik Nasional
Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono
31

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dana hibah bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim ke Pemkab Pacitan sebesar Rp 9 miliar dipastikan batal diberikan. Dana itu dugaannya hendak dikucurkan Pemkab Pacitan untuk pembangunan Museum SBY.

Hal itu sesuai surat dari Pemprov Jatim yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono nomor 910/3050/201.2/2021, tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020.

Hingga hari Selasa (23/2/21),  keputusan itu menjadi sorotan publik. Di akun FB Mak lambe Turah, sejumlah netizen menanggapinya. Bahkan netizen menyebutnya pembatalan tersebut diduga gegara ramainya netizen menyoroti dan mempersoalkannya.

MLT: "Semua gara2 netisen...AMBYAAAR sudah.. Prihatin.. Prihatin.. Prihatin."

Harry Frianko: "Mangkrak lagi gak ya seperti yg di kab bogor?"

Bob Sagala: "Pak Jokowi jg yg salah ni kenapa dibatalkan."

Tini Jayadi: "Wooooow......why?"

Sukimin: "Lho dana sdah ditransfer kok ditarik, bgmna sistem tata kelola anggarannya? Jika tdk sesuai peruntukan, knpa sdah d transfer ke daerah? Setahu saya perencanaan klir baru dana dianggarkan, Baru tahu saya, jika ada anggaran keluar masuk tarik dg mudah, seperti lot dlm botol arisan!!!!"

Caca Dyana: "Duuuh knp hrs di Jatim siiih, di jekerdaaaah aja deeeh dibangun museumnya...."

Zainul Anhar: Calon candi lagi.....!"

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono menjelaskan bahwa surat tersebut memang ada dan sudah dilayangkan ke Pemkab Pacitan.

"Ada surat memang, kalau memang tidak segera digunakan akan ditarik. Baru akan dikirim lagi saat diperlukan dan secara administrasi terpenuhi," ujar Heru, Senin (22/2/2021).

Heru menjelaskan dana hibah BKK tersebut merupakan dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) tahun 2020.

"Jadi dana itu kan tahun PAPBD 2020. Karena pada saat itu tidak dilakukan pelaksanaan, pembangunan, dan tidak dipergunakan, maka belum sempat dilakukan( belum sempat digunakan anggarannya)," terang Heru.

Menurut Mantan Bupati Tulungagung tersebut, dana hibah BKK itu kini masuk di APBD 2021. Apabila, dana itu tidak digunakan lagi tahun ini, atau persyaratan penggunaan dana itu tidak memenuhi, maka Rp 9 miliar akan dikembalikan lagi ke Pemprov Jatim.

"Akhirnya, (dana hibah BKK Rp 9 miliar) dimasukkan di APBD tahun 2021. Nanti akan dikembalikan lagi, karena ada di persyaratannya harus sesuai dengan peruntukan," ungkapnya.

Heru memastikan bila penggunaan dana itu tidak sesuai peruntukkan dan tidak memenuhi syarat, maka akan ditarik lagi oleh Pemprov Jatim.

"Kirim surat itu agak lama, tanggalnya saya lupa. Memang begitu kalau tidak memenuhi persyaratan, (dana BKK) akan ditarik. Kalau mau dikembalikan (oleh Pemkab), ya ditransfer ke provinsi. Jadi BKK itu banyak yang gak jadi (digunakan), kalau gak memenuhi syarat ya gak diluncurkan," tandasnya.

Sebelumnya, Heru mengatakan bahwa dana hibah BKK Rp 9 miliar saat ini ada di Pemkab Pacitan. Dana hibah itu tidak spesifik dikhususkan untuk membangun museum SBY saja.

"Ya gak hanya buat museum. Jadi dana BKK itu sesuai peruntukannya Pemkab Pacitan. Mau digunakan apa oleh Pemkab, kami dari Pemprov hanya memberi. Semua ada syaratnya, kalau gak memenuhi syarat, ya gak bisa. Dana itu masih utuh," ungkap Heru seperti dilansir detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto