Netral English Netral Mandarin
banner paskah
10:24wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Jangan Biarkan Fasum untuk Perkaya Oknum, Nurafni Desak Kasudin UMKM Ambil Alih

Kamis, 18-Maret-2021 15:00

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Nurafni Sajim
Foto : Istimewa
Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Nurafni Sajim
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengelolaan fasum di wilayah Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat terus menjadi sorotan. Diduga dalam pengelolaan tersebut hanya menguntungkan sejumlah oknum.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Nurafni Sajim mendesak agar Kasudin UMKM Jakarta Barat, Nuraini Sylviana mengambil tindakan.

Tujuannya, kata anggota DPRD DKI tiga periode itu agar lokasi tersebut bisa dikelola secara maksimal oleh Sudin UMKM Jakarta Barat.

"Kalau lokasi tersebut diambil alih oleh Sudin UMKM. Tentunya akan berpotensi mendatangkan PAD dan bisa menjadi lokasi binaan (lokbin) bagi para pedagang," kata Afni yang terpilih dari dapil Jakbar itu kepada wartawan, Kamis (17/3/2021).

Anggota Komisi B DPRD DKI itu menambahkan, pengambilalihan aset fasos-fasum merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemda. Apalagi, jika terindikasi fasum tersebut mendatangkan income yang jumlahnya besar.

"Kalau fasum itu diserahkan pada Sudin UMKM, tentunya bisa digunakan untuk lokbin. Disamping Pemda dapat retribusi. UMKM binaan Dinas bisa mendapatkan tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Tentu itu akan lebih baik, dibandingkan di bina oleh pribadi sebagai proyek memperkaya diri sendiri," ujarnya kesal.

Sementara itu, Kasudin UMKM Jakbar, Nuraini Sylviana mengungkapkan terkait dengan pendirian sejumlah kios diatas lahan fasum di Jalan Peta Selatan, Kali Deres, Jakbar.

Menurut Sylvi, hal itu merupakan kewenangan lurah dan camat setempat.

Sudin UMKM, kata Silvy dalam proses pengambil alihan harus berkoordinasi dengan unit-unit terkait.

"Saya sudah berkordinasi dengan camatnya, itu merupakan lokasi sementara (loksem) yang sudah ada sejak tahun 2000. Kalau menurut hemat saya, harusnya camat dan lurah harus berkordinasi, agar bisa menjadi PAD untuk Pemda," ujar Silvy.

Menurutnya, jika lokasi sementara (loksem) diserahkan pada Sudin UMKM untuk dijadikan lokasi binaan. Hal itu akan menjadi hal positif ditengah krisis lahan untuk lokasi binaan UMKM.

"Tentunya Sudin UMKM menyambut baik jika diberikan kewenangan untuk mengelola lahan tersebut. Apalagi Bu Afni sangat memahami bahwa Sudin UMKM sangat kekurangan lokbin. Pelaku UMKM pun sangat senang apabila diberikan tempat untuk lokbin. Tapi kembali lagi, untuk mencapai loksem kepada lokbin kan perlu proses panjang, " katanya.

Silvy membeberkan, dalam penentuan lokasi sementara (loksem) menjadi lokasi binaan (lokbin). Ada mekanisme yang harus dilewati, yakni rapat koordinasi unit dan proses lainya. Nantinya, kata dia Walikota yang akan mengeluarkan kebijakan lahan tersebut bisa menjadi lokasi binaan UMKM atau tidak.

"Tinggal kita nantinya mengeluarkan SK. Supaya kedepan bisa ditarik retribusinya," paparnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli