Netral English Netral Mandarin
10:26wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Jalan Panjang Pers di Indonesia

Selasa, 09-Februari-2021 20:55

Infografik Hari Pers Nasional.
Foto : Netralnews/Amar
Infografik Hari Pers Nasional.
67

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional berkumpul untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.

Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Karena peristiwa itulah orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai “kembar siam”. Di balai pertemuan “Sono Suko” di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari itu wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Yang datang beragam wartawan, yaitu tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang dan pejuang wartawan. Pertemuan besar yang pertama itu memutuskan:

a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris  Sudarjo Tjokrosisworo. 

Baca Juga :

b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan 

1. Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta),

2. B.M. Diah (Merdeka, Jakarta),

3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta), 

Baca Juga :

4. Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto),

5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya),

6. Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang),

7. Sudjono (Berdjuang, Malang), dan

8. Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).

Ke-8 orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang  dan Sudarjo Tjokrosisworo. Tugas mereka adalah merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan, yaitu “Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat.”

Media Pergerakan

Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang utama untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Karena itu, dalam jangka waktu yang relatif pendek, di awal tahun 1920, telah tercatat sebanyak 400 penerbitan dalam berbagai corak di banyak kota  di seluruh Indonesia. Pendiri Sarekat Dagang Islamijah, Tirtohadisurjo, menjadi redaktur dan penerbit Medan Prijaji di Bandung hampir bersamaan dengan lahirnya Boedi Oetomo. Pada bulan Juli 1909, di Jakarta diterbitkan mingguan Boemipoetera yang dipimpin Sutan Mohammad Salim. Inilah salah satu penerbitan pertama yang menampilkan wajah dan warna nasional Indonesia, di depan mata penjajah.

Di Medan pada tahun 1910 telah terbit surat kabar nasional bernama Pewarta Deli, dipimpin Dja Endar Muda, yang sebelumnya adalah pemimpin redaksi Pertja Barat di Padang pada tahun 1903. Pewarta Deli diterbitkan dan dicetak oleh perusahaan pribumi bernama Sjarikat Tapanuli di kota Medan. Pemimpin redaksinya kemudian adalah Djamaluddin Adinegoro. Juga di Medan, pada bulan November 1916, terbit koran pertama yang memakai kata “merdeka”, yakni Benih Merdeka, di bawah pemimpin redaksi Mohamad Samin, tokoh Sarekat Islam di kota itu. Direktur surat kabar tersebut adalah T. Radja Sabaruddin, ketua Sarekat Islam Cabang Medan. Diterbitkan oleh perusahaan percetakan Setia Bangsa, Benih Merdeka memakai semboyan “Organ oentoek menoentoet keadilan dan kemerdekaan.” Dalam daftar redaksi surat kabar tersebut terdapat nama-nama Mohammad Junus, R.K. Mangunatmodjo, Abdul Muis (waktu itu anggota pimpinan Sarekat Islam pusat), A. Ramli, dan Parada Harahap.

Parada Harahap pernah menerbitkan koran di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara bagian selatan., bernama Sinar Merdeka, dan pada tahun 1918 menjadi pemimpin redaksi majalah karyawan/pegawai perkebunan bernama De Cranie. Parada kemudian juga menerbitkan koran bernama Perempoean Bergerak di mana berkerja redaktur wanita seperti T.A. Subariah, Butet Sutijah, Siti Rohana, dan isterinya sendiri Setiaman.

Pendudukan Militer Jepang

Jepang, sekutu negara-negara Axis pimpinan Jerman dalam Perang Dunia II, melancarkan pendudukan militer atas Indonesia sejak 1942. Pada masa pendudukan Jepang tersebut dunia pers Indonesia dikendalikan berdasarkan Undang-undang Pemerintah (Osamu Seiri) No. 16 tentang “Pengawasan Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan dan Penilikan Pengumuman dan Penerangan.” Pada kenyataannya, peraturan militer Jepang tersebut mematikan koran-koran pergerakan atau mengubahnya dengan nama lain dan diawasi secara ketat oleh polisi militer Jepang. Jepang menerbitkan koran-koran seperti Soeara Asia (eks Soeara Oemoem, Surabaya), Tjahaja (gabungan beberapa koran seperti Sipatahoenan, Kaoem Moeda, dan lain-lain di Bandung), Sinar Matahari (Yogyakarta), Sinar Baru (Semarang), Asia Raja (Jakarta) yang dipimpin Sukardjo Wirjopranoto (menteri negara RI 1945) dan R.M.

Pers Nasional Sejak Proklamasi

Tepat tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Sukarno-Hatta dari rumah Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sejak tiga hari sebelumnya, pihak Sekutu (pasukan Inggris, Amerika, Australia dan Belanda) telah menyiapkan diri untuk memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan melucuti militer Jepang dan langsung  memulihkan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Guna melincinkan jalan bagi kembalinya pemerintah jajahan, Sekutu lebih dulu memerintahkan pasukan Jepang untuk mempertahankan status quo, atau dengan kata lain menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Republik Indonesia. Akibat keputusan Sekutu tersebut, terjadi bentrokan fisik besar dan kecil antara Jepang dan rakyat Indonesia di berbagai tempat.

Dengan latar belakang ini, tugas wartawan nasional tidak bisa lain adalah ikut berjuang mempertahankan Proklamasi. Menyusul deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wartawan-wartawan pergerakan yang tetap berkerja di pers semasa pendudukan militer Jepang segera melancarkan kegiatan pemberitaan dan penerangan mendukung Proklamasi. Mereka mengambil alih surat kabar-surat kabar dan percetakan-percetakan yang dikuasai Jepang.

Surat kabar Indonesia pertama yang terbit di Jakarta adalah Berita Indonesia (6 September). Dalam susunan redaksinya tercantum Suraedi Tahsin, Sidi Mohammad Sjaaf, Rusli Amran, Suardi Tasrif dan Anas Ma’ruf. Surat kabar berikutnya adalah harian Merdeka (1 Oktober) yang dipimpin B.M. Diah (menteri penerangan 1966), dan Rakjat di bawah pimpinan Sjamsuddin Sutan Makmur (menteri penerangan 1955) dan Rinto Alwi.

Pers Era Reformasi

Setelah mengalami pengekangan yang begitu lama di era pemerintahan orde baru, kehidupan pers di Indonesia akhirnya benar-benar mendapatkan kebebasan ketika reformasi bergulir pada bulan Mei 1998. Reformasi bergulir karena masyarakat menginginkan reformasi pada segala bidang, baik ekonomi, sosial, dan budaya yang pada masa pemerintahan orde baru terbelenggu.

Termasuk reformasi pada bidang pers. Reformasi pada bidang pers ditujukan agar kehidupan pers di Indonesia benar-benar memperoleh kebebasan. Langkah pertama untuk memulai kebebasan pers di Indonesia adalah dengan mencabut aturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Dengan dicabutnya SIUPP, akhirnya berbagai perusahaan pers baru bermunculan, baik itu media cetak, televisi, maupun radio. Munculnya berbagai macam perusahaan pers tersebut merupakan bentuk sukacita setelah sekian lama dibelenggu oleh kekuasaan pemerintah orde baru. 

Reporter : Widita Fembrian
Editor : Widita Fembrian