Netral English Netral Mandarin
banner paskah
22:35wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Investasi Miras Haramkah? FH Tunjukkan Bukti Tradisi Lokal Bukan Mabuk-Mabukan

Senin, 01-Maret-2021 09:18

Kolase Ferdinand Hutahaean dan ilustrasi merek miras
Foto : Istimewa
Kolase Ferdinand Hutahaean dan ilustrasi merek miras
37

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean menunjukkan bukti-bukti bahwa sejumlah minuman beralkohol adalah bagian dari tradisi dan budaya lokal masyarakat tertentu di Indonesia.

"Di Bali ada Arak Bali, Tuak dan Berm. Di Sulut ada Saguer dan Cap Tikus. Di Papua ada Swansrai dan Sopi. Di NTT ada Sopi dan Tuak, selama ini telah menjadi tradisi bg warga lokal," kata Ferdinand, Senin (1/3/21). 

"Suhu yg dingin membuat akal pikiran berputar menghangatkan tubuh bkn tujuan utk mabuk2an," kata Ferdinand ungkap tujuan dibalik tradisi minum.

Sementara secara terpisah diberitakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Nafis menegaskan melegalkan investasi minuman keras (miras) itu sama saja mendukung beredarnya miras sehingga hukumnya haram.

“Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram,” tegas Cholil dari keterangannya, Minggu (28/2/2021). 

Kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Dengan kebijakan itu, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran.

Cholil pun menegaskan negara harus melarang beredarnya miras apalagi investasinya juga harus dilarang. “Jika negara ini harus melarang beredarnya miras, maka apalagi investasinya juga harus dilarang,” tandasnya.

Bahkan, tegas Cholil, tidak ada alasan menjadikan melegalkan investasi serta peredaran miras dengan alasan budaya atau kearifan lokal setempat.

“Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras,” katanya dinukil Sindonews.

Sebelum diputuskan sebagai daftar positif investasi (DPI), industri miras masuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Sementara dalam Lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah sejatinya mengatur beberapa poin penting terkait miras.

Pertama, definisi industri minuman keras adalah alkohol yang berbahan anggur. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di empat provinsi.

Empat provinsi tersebut di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal setempat. Penanaman modal di empat provinsi tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan Gubernur.

Selanjutnya, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol hanya dapat diperjualbelikan secara eceran (kaki lima) dengan jaringan distribusi dan tempat yang disediakan secara khusus.

Poin utama terakhir terkait industri miras masuk dalam bidang usaha yang dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Baca juga: Tergiur Untung Banyak, Perajin Sepatu Sidoarjo Ditangkap Jual Miras Ilegal

Namun untuk investasi asing, hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto