Netral English Netral Mandarin
banner paskah
10:44wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Interpelasi Anies, PDIP Sebut PSI Arogan, Eko: Tareek sis... Semongko!

Sabtu, 27-Februari-2021 13:26

Anies Baswedan dan Eko Kuntadhi
Foto : Istimewa
Anies Baswedan dan Eko Kuntadhi
28

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus PDIP menyebut PSI arogan karena telah mengajukan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir Jakarta. 

Namun, Eko Kuntadhi malah menanggapi jahil, katanya: "Tareek sis... Semongko!"

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak menilai negatif langkah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir akhir pekan lalu.

Gilbert beralasan PSI tidak mengerti etika komunikasi antar fraksi di DPRD DKI Jakarta. Padahal, dalam pengajuan hak interpelasi itu, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. Belakangan, PSI mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan partai politik lainnya.

“Kesan masyarakat kan PSI itu tidak mengerti aturan dan anggap remeh sama fraksi yang lain. pingin manggung sendiri,” jelasnya, Jumat (26/2/2021).

Gilbert menyayangkan langkah hak interpelasi yang diajukan PSI itu pertama kali dikenalkan kepada media. Bukan, berembug terlebih dahulu di legislatif.

“PSI itu kita lihat arogan, kurang rendah hati, khususnya dalam berkomunikasi,” kata dia.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggulirkan wacana hak interpelasi terkait kinerja penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Langkah itu diambil setelah Anies dinilai tidak optimal dalam pengendalian banjir di Ibu Kota pada akhir pekan lalu.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana melalui keterangan pers virtual, Kamis (25/2/2021).

Justin mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Terlebih, Justin melanjutkan, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto